KPK akan Briefing Menteri Kabinet Kerja

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Setelah sidang kabinet, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan memberikan pengarahan kepada para menteri terpilih di Kabinet Kerja terkait dengan amanat konstitusi, yaitu berdasarkan transparansi dan pemberdayaan manusia.

“Rencananya, (pengarahan) akan menunggu dari pemerintah. Kalau sudah melakukan sidang kabinet, yang penting KPK siap memberikan pandangan bagaimana masing-masing kementerian, lembaga negara itu bekerja dalam basis-basis berdasarkan transparansi dan pemberdayaan manusia,” kata Busyro Muqqodas di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

“Kalau mau efektif betul pemerintah ini harus transparan, akuntabel dan pro rakyat maka dua perspektif ini harus dilakukan.”

Busyro menyatakan bahwa dua agenda tersebut akan secepatnya dilakukan agar pemerintahan di Kabinet Kerja tersebut berjalan dengan baik.

Ketika ditanya apakah para menteri tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi KPK, Busyro mengaku dia belum memeriksa kembali nama-nama tersebut jadi tidak bisa berkomentar banyak. “Karena tidak hafal semuanya (menteri), jadi harus saya cek dulu,” kata dia.

Sebelum membentuk Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo telah melakukan konsultasi tertutup kepada KPK dan PPATK untuk meminta pertimbangan terhadap nama-nama menteri yang akan dipasang dalam setiap kementerian.

Dalam perkembangannya, KPK memberi catatan dengan tiga warna yaitu hijau, kuning dan merah. Nama yang diberi warna hijau artinya bersih dari persoalan hukum. Kemudian nama yang diberi warna kuning berarti calon tersebut pernah diadukan oleh masyarakat terkait persoalan hukum dan warna merah berarti calon menteri berisiko tinggi dan berpotensi terlibat kasus dugaan korupsi.

Kemudian, KPK mencatat ada delapan nama dalam susunan kabinet yang disodorkan oleh Jokowi yang diberi warna merah. Banyak berita beredar, Rini Soemarno yang kini menjabat sebagai menteri BUMN di Kabinet Kerja adalah salah satu nama yang diberi warna merah oleh KPK. Namun, para pimpinan KPK tidak mau menyebut kedelapan nama yang diberi warna merah dengan alasan sebagai rahasia negara.

Editor : Bayu Probo