KPK Harapkan Media Awasi Politik Uang Pilkada Sulteng

PALU, SATUHARAPAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan peran serta media massa untuk mengawasi modus politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam kunjungan ke Palu, Rabu (11/11), mengatakan politik uang sudah sangat meluas dan ini sangat berbahaya untuk memilih pejabat-pejabat publik yang strategis, seperti pemimpin lembaga atau kepala daerah.

"Politik uang tersebut ditidakadakan juga tidak bisa, sehingga cara terbaik diperlukan sinergitas antara penyelenggara pilkada (KPUD dan Bawaslu), peserta pilkada, dan masyarakat pemilih," tuturnya.

Selain itu, bagi partai politik yang mengusung kandidat, diharapkan membina kader mereka tersebut, karena saat ini ada fenomena calon yang mengeluarkan sejumlah dana seperti uang mahar parpol pengusung.

Dia juga berharap media melakukan pengawasan terhadap penganggaran dan penggunaan hibah serta bantuan sosial yang dikeluarkan pejabat publik.

"Ini kan uang negara, harus dibuka dan transparan untuk masyarakat, jangan dijadikan modus dalam pilkada," dia menegaskan.

Zulkarnain melihat fenomena meningkatnya hibah dan dana bansos menjelang pilkada.

Walaupun tahun sebelumnya hal tersebut tidak dilakukan, namun dana tersebut tidak boleh tiap tahun dianggarkan, katanya. "Kalau itu sudah terjadi, kawal, di mana itu digunakan, siapa penerimanya, ada pertanggungjawabannya. Itu kan sederhana. Kalau sudah fiktif, itu masalah korupsi," ujarnya.

Sementara itu Bawaslu Sulteng telah memetakan daerah yang dianggap paling berpotensi politik uang, yakni Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) yang menempati peringkat teratas sebesar 4,51 persen, disusul Kabupaten Banggai 4,00 persen, kemudian Sigi, dan Tolitoli.(Ant)

Editor : Sotyati