KPK-Jokowi Bahas Penyelamatan Kelautan dan Perkebunan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Jajaran Pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/3). Pertemuan yang berlangsung tertutup sejak pukul 08.30 WIB tersebut dilangsungkan guna membahas persiapan persiapan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA).

Saat jumpa pers usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo berlangsung, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan telah menyampaikan perkembangan terakhir mengenai persiapan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA yang rencananya pada Rabu (18/3) atau Kamis (19/3) akan ditandatangani oleh perwakilan dari 29 kementerian dan lembaga.

“Kita tadi telah menyampaikan progres mengenai penyelamatan SDA kepada Bapak Presiden Jokowi, yang rencananya sekitar Rabu (18/3) atau Kamis (19/3) akan ditandatangani oleh 29 kementerian dan lembaga,” kata Johan di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

“Nanti, di sana juga akan hadir sejumlah gubernur dari beberapa provinsi yang berkaitan dengan pengelolaan SDA,” dia menambahkan.

Menurut Johan, sebenarnya program Gerakan Nasional Penyelamatan SDA ini sudah dimulai sejak tahun 2013 silam, sejumlah kementerian dan lembaga pun telah melakukan action plan-nya. Kemudian, dia melanjutkan, menurut hasil pantauan KPK pada tahun 2014, beberapa hasil kajian yang berkaitan dengan minerba berhasil mendatangkan tambahan bagi negara sebanyak Rp 20 triliun.

Dari hasil Gerakan Nasional Penyelamatan SDA yang sudah terlaksana, Johan mengungkapkan ada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari batu bara sebesar Rp 10 triliun pada tahun 2014. Selain itu, menurut dia, program tersebut sukses mengidentifikasi kapal yang beratnya di atas 30 GT.

“Jumlah kapalnya lebih dari 70 persen dari 1.444 perusahaan yang belum teridentifikasi mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kini pada tahun 2015, menurut Johan, KPK akan masuk ke sektor kelautan dan perkebunan. Presiden Jokowi pun, kata dia, menyambut usulan tersebut dan berkenan untuk hadir dalam acara penandatanganan, sekaligus memberi arahan.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 30 menit tersebut, turut hadi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja