KPK Luncurkan Hasil Survei Pelayanan Publik

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (tengah) didampingi Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek (kanan) serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana (kiri) menunjukkan daftar instansi pemerintah yang dinilai kurang memberikan pelayanan yang baik pada publik. (Foto-foto: Dedy Istanto).

Wakapolri Badrodin Haiti (kanan) bersama dengan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek (kedua dari kanan) Ketua KPK Abraham Samad (tengah), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua dari kiri) dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana (kiri) saat menggelar jumpa pers di kantor KPK, Selasa (18/11) membahas pelayanan publik di sejumlah instansi negara yang dinilai masih kurang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memberikan komentar terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada hari ini.

Menteri Kesehatan Kabinet Kerja Nila Djuwita Moeloek saat akan meninggalkan gedung KPK usai menghadiri pertemuan bersama dengan KPK membahas tentang pelayanan publik di sejumlah instansi negara.

Sejumlah awak media saat mengabadikan gambar pada jumpa pers usai KPK bersama dengan penegak hukum dan sejumlah menteri membahas pertemuan dan meluncurkan daftar mengenai pelayanan publik disejumlah instansi pemerintah.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek dan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) Badrodin Haiti, Selasa (18/11) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, membahas hasil survei pelayanan publik.

Selain Menteri Kabinet Kerja dan Polri, hadir pula Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana.

Dalam konferensi pers usai membahas hasil survei tersebut Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei integritas pelayanan publik, instansi negara yang mendapat rapor merah dalam pelayanan publik salah satunya di Kementerian Agama khususnya terkait pengurusan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Selain itu menanggapi isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan tidak ada masalah di sektor nelayan. Susi menambahkan nelayan tidak berpengaruh soal kenaikan BBM yang terpenting adalah ketersediaan BBM.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja