KPK Minta Hasto Beri Bukti Abraham Samad Incar Cawapres

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menunjukkan bukti bahwa Ketua KPK Abraham Samad melakukan sejumlah pertemuan terkait pengajuan dirinya sebagai wakil presiden pada pemilu presiden 2014.

“Kami minta apabila tuduhan itu disertai bukti-bukti maka sebaiknya tuduhan itu juga disampaikan kepada kami sehingga kami bisa memverifikasi tuduhan-tuduhan yang disampaikan tadi,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo di gedung KPK Jakarta, Kamis (22/1).

Hasto Kristiyanto pada hari ini membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa Abraham Samad melakukan beberapa pertemuan dengan para petinggi partai PDIP dan Nasional Demokrat (Nasdem), termasuk pertemuan di apartemen The Capital Residence Sudirman Central Business District (SCBD) agar menjadi wapres pada pemilu presiden 2014.

Johan menyatakan bahwa empat pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja serta pejabat struktural KPK yang terdiri tiga deputi dan sejumlah direktur yang sudah melakukan rapat selama sekitar satu jam dan meminta klarifikasi dari Abraham Samad.

“Tuduhannya tidak jelas. Kalau disebutkan ada pertemuan tanggal x di apartemen y, ada pembicaraan seperti ini atau itu, tentu kita minta klarifikasi ke Pak Ketua, tapi tuduhannya juga tidak jelas,” kata Johan.

Artinya menurut Johan, tidak ada bukti autentik yang disampaikan Hasto mengenai pertemuan-pertemuan itu.

“Setahu saya dalam konferensi pers tadi tidak ada bukti-bukti autentik yang disampaikan berkaitan substansi yang diduga ada pertemuan dengan elit PDIP,” kata Johan.

Namun bila Hasto sanggup menyerahkan bukti-bukti pertemuan tersebut, maka KPK akan melakukan langkah-langkah terkait bukti tersebut.

“Kalau ada bukti-bukti firm terhadap tuduhan kepada Abraham Samad tentu kami di KPK akan mengambil langkah yang diperlukan karena KPK adalah lembaga zero tolerance terhadap ketidakbenaran atau korupsi. Kami menjaga hal itu. Pihak-pihak yang bermanuver harus didasari bukti-bukti yang firm,” kata Johan.

Namun Johan belum menjelaskan langkah apa yang akan dilakukan oleh KPK, termasuk kemungkinan melaporkan Hasto ke Mabes Polri atau malah membentuk Komite Etik ketika Hasto dapat menyertakan bukti.

“Kalau tuduhan tidak benar maka KPK akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Apa saja langkahnya akan dirapatkan dengan pimpinan KPK, tapi bila Hasto dan kawan-kawan punya bukti yang firm kami juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, tapi terlalu dini untuk mengatakan hal itu karena Hasto juga belum menyampaikan bukti itu,” kata Johan.

Johan juga membantah bahwa KPK melakukan penyadapan terhadap Hasto.

“Kami tidak menyadap pihak-pihak yang tidak terkait penanganan perkara. Bila ada orang yang masuk dalam sadapan artinya orang itu sedang kita tangani perkaranya,” kata Johan.

Dalam penjelasan Hasto, ia mengungkapkan bahwa keikutsertaan Abraham dalam pertemuan dengan petinggi PDIP dan Nasdem adalah karena inisiatif stafnya.

“Kami harapkan untuk berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses pencalonan beliau sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014 yang lalu adalah benar dan hal tersebut atas inisiatif tim sukses dari Bapak Abraham Samad yang berinisial D,” kata Hasto.

Ia mengaku dirinya bersama sejumlah menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan saksi pertemuan-pertemuan tersebut.

“Saya pribadi, Hasto Kristiyanto, Bapak Hendropriyono dan beberapa saksi yang kami miliki yang di antaranya saat ini menduduki posisi sebagai menteri kabinet Kerja Jokowi-JK siap memberikan keterangan sebagai saksi,” kata Hasto.

Mantan Komisioner

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan KPK harus segera mengklarifikasi isu tentang pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan sejumlah petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Yang pasti KPK harus mengklarifikasi apakah hal tersebut faktual atau hanya isu,” kata Erry saat konferensi pers sejumlah aktivis antikorupsi di Jakarta, Kamis.

Erry mengatakan, isu yang menyebar di masyarakat tersebut bisa menjadi bentuk pelemahan pada KPK. Selain itu, ia juga mengatakan kabar yang belum terkonfirmasi tersebut bisa jadi bentuk pembunuhan karakter terhadap ketua KPK.

“Atau ini jadi character assassination. Harus diklarifikasi apakah ini fakta,” ujar dia.

Apabila kabar tersebut benar, kata Erry, pimpinan lain di KPK harus segera bertindak dengan membentuk komite etik.

Abraham Samad: Tuduhan Hasto Fitnah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan tuduhan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terhadap dirinya adalah fitnah.

“Dari keterangan yang disampaikan Pak Abraham Samad mengenai sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang diindikasikan berkaitan dengan pencalonan Pak Abraham sebagai Wakil Presiden waktu itu, penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka,” kata Johan.

“Pak Abraham membantah dengan keras apa yang disampaikan Pak Hasto cs,” kata Johan.

Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan KPK menurut Johan hanya terkait dengan sosialisasi pemberantasan korupsi.

“Pertemuan dengan parpol biasa dilakukan KPK karena beberapa kali ketua KPK diundang oleh parpol untuk sosialisasi dan bukan hanya Pak Abraham tapi juga Pak Bambang, Pak Pandu, Pak Zulkarnaen sehingga tidak dinafikan ketika ada acara sosialisasi di depan partai politik tentu akan bertemu dengan elit parpol,” kata Johan.

Artinya, menurut Johan, pimpinan KPK diperbolehkan bertemu dengan elit parpol, namun tergantung substansi pembahasan dalam pertemuan itu.

“Substansi pertemuan itu harus diklasifikasikan apakah boleh dan tidak boleh, misalnya menghadiri pernikahan anaknya elit parpol kan tidak apa-apa, yang jadi poin adalah substansi pertemuan itu yang diklasifikasikan pertemuan itu haram atau halal,” kata Johan.

Hasto: PDIP Tidak Pernah Minta Uang Samad

Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tidak pernah meminta uang kepada Ketua KPK Abraham Samad terkait penawaran yang bersangkutan sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi.

“Kami tidak pernah minta uang,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Hasto menyiratkan bahwa pihaknya menyadari Abraham Samad selaku Ketua KPK memiliki keterbatasan finansial. Sehingga tidak mungkin pihaknya mematok uang agar Samad bisa mendampingi Jokowi.

“Kami tahu (sadar), pimpinan KPK (memangnya) punya duit dari mana,” kata dia.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa artikel berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad” di sebuah blog sebagian besar benar adanya.

Dalam artikel itu diceritakan bahwa Samad telah bertemu dengan beberapa orang PDIP sebanyak enam kali sebelum kontestasi pilpres 2014 berlangsung.

Dalam rentetan pertemuan itu Samad dituding sempat menyatakan kepada orang PDIP, bahwa dia bakal mengamankan kasus politikus PDIP Emir Moeis. Pernyataan Samad dijawab dengan penawaran membuka peluang Samad menjadi pendamping Jokowi sebagai calon wakil presiden.

Namun pada akhirnya setelah melalui berbagai konsultasi dengan para ketua umum parpol KIH dan keputusan Jokowi sendiri, maka cawapres Jokowi ditentukan adalah Jusuf Kalla.

Hasto bahkan menyatakan ketika Samad diberi kabar bahwa dirinya tidak jadi mendampingi Jokowi sebagai Cawapres dan posisinya diambil oleh politikus Golkar Jusuf Kalla, Samad tampak kecewa.

“Dia kira-kira mengatakan `ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini (menjadi cawapres Jokowi) adalah Bapak Budi Gunawan,” kata Hasto.

Hasto sendiri menegaskan bahwa Budi Gunawan tidak memiliki peran apa pun dalam menentukan cawapres Jokowi. Dia juga mempertanyakan apa maksud Samad menyebut bahwa Budi Gunawan adalah penyebab kegagalannya sebagai cawapres Jokowi.

“BG tidak punya peran. Saya tidak tahu (kenapa Samad bisa menuding BG),” kata dia.

Menurut Hasto secara formal dan informal, seluruh proses penetapan capres dan cawapres itu dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol. Kerja sama dengan parpol dilakukan pertemuan secara intensif.

“PDIP tidak bisa mengusung sendiri tetapi dengan mendengar masukan dari parpol lain yang di KIH,” kata dia.

Lebih jauh Hasto menjabarkan, dalam rentetan pertemuan Samad dengan politikus PDIP, Abraham Samad selalu menggunakan masker hijau dan topi berwarna hitam.

Hasto tidak spesifik menuding penetapan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK sebagai wujud balas dendam Samad yang gagal mendampingi Jokowi. Hasto berkukuh hanya ingin menyatakan bahwa artikel Rumah Kaca Abraham Samad di suatu blog benar adanya.

Dia meminta publik membedakan antara misi besar KPK memberantas korupsi dengan praktik adanya oknum KPK (Samad) yang belum bisa melepaskan diri dari kepentingan politiknya.

Hasto merekomendasikan KPK segera membentuk komite etik dan dirinya pribadi beserta beberapa saksi termasuk Hendropriyono dan sejumlah tokoh yang kini menjabat menteri Jokowi-JK siap memberikan keterangan sebagai saksi.

KPK Watch Laporkan Abraham Samad ke Bareskrim

Sekelompok warga yang tergabung dalam KPK Watch Indonesia melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ke Bareskrim Polri.

“KPK Watch melaporkan dugaan Ketua KPK pernah bertemu dengan sejumlah petinggi partai,” kata Direktur Eksekutif M. Yusuf Sahide, di Jakarta, Kamis.

Pelaporan tersebut didasarkan pemberitaan di media massa mengenai Ketua KPK yang bersumber dari tulisan di blog berjudul Rumah Kaca Abraham Samad. Artikel tersebut ditulis dengan akun bernama Sawito Kartowibowo.

Menurut Yusuf, jika isi artikel tersebut benar, maka Samad bisa diduga telah melakukan tindakan yang melanggar etika dan hukum sebagai pimpinan KPK.

“Hal ini tentu saja bisa mencederai KPK dan menggerus kepercayaan publik terhadap KPK,” katanya.

Pihaknya meminta Polri untuk mengusut dan menyelidiki kebenaran isu tersebut.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk komite etik dalam menjalankan tugasnya.

“Jangan ada kepentingan oknum dalam menangani kasus korupsi besar,” kata Hasto Kristiyanto saat menggelar konferensi pers di Jalan Cemara 19, Jakarta, Kamis.

Rekomendasi pembentukan komite etik ini, menurut Hasto, berlatar belakang harapan dia terhadap Ketua KPK Abraham Samad agar berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukannya dengan sekurang-kurangnya dua petinggi partai politik, di antaranya dari PDIP dan NasDem, dalam kaitan dengan proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014.  (Ant)