KPK Periksa Bupati Morotai Besok Kamis Sebagai Tersangka

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua pada hari Kamis (2/7) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah terkait pengurusan perkara sengketa pilkada Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara di Mahkamah Konstitusi (MK) 2011.

"Berkaitan penyidikan kasus tindak pidana korupsi suap sengketa pilkada Kabupaten Morotai di MK 2011 dengan tersangka RS (Rusli Sibua) penyidik telah melayangkan panggilan terhadap tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka pada Kamis besok, pemeriksaan dilakukan di gedung KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, hari Rabu (1/7).

KPK mengumumkan penetapan Rusli sebagai tersangka pada 26 Juni 2015 dengan sangkaan pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor T0 tahun 2001 juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 750 juta.

"Hari ini juga ada pemeriksaan terhadap Kasianur Sidauruk, panitiera MK dalam kasus ini yang diperiksa sebagai saksi RS," kata dia.

Namun terkait kemungkinan penahanan Rusli seusai diperiksa untuk pertama kalinya itu menurut Priharsa merupakan kewenangan penyidik.

"(Penahanan) tergantung kewenangan penyidik berdasarkan alasan objektif dan subjektif. Alasan objektif adalah ancaman hukuman di atas lima tahun dan subjektif agar tersangka tidak mengulangi perbuatan, tidak menyembunyikan bukti-bukti dan tidak mempengaruhi saksi," kata dia.

Penetapan Rusli sebagai tersangka adalah pengembangan dari kasus yang menjerat Akil Mochtar, KPK pun masih akan mengembangkan kasus ini.

"Sudah ada beberapa kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka berhubungan suap sengketa pilkada, masih dilakukan pengembangan lagi terhadap kasus yang awal (Akil Mochtar), jadi dari putusan Akil dipelajari dan diputuskan akan dikembangkan sejauh apa dan sedalam apa," kata dia.

Namun Priharsa tidak menutup kemungkinan ada pelimpahan kepada aparat penegak hukum lain dalam kewenangan koordinasi dan supervisi KPK.

Dalam dakwaan Akil, disebutkan bahwa Akil menerima Rp 2,99 miliar dari Rusli Sibua.

KPU pulau Morotai sesungguhnya memenangkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun Rusli Sibua dan Weni R Praisu menggugat putusan tersebut di MK dan menunjuk Sharin Hamid sebagai penasihat hukum.

Akil menjadi ketua panel hakim konstitusi bersama dengan Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva untuk memutus sengketa tersebut.

Sahrin Hamid kemudian menghubungi Akil dan dibalas dengan telepon agar Rusli menyiapkan uang sebesar Rp 6 miliar sebelum putusan dijatuhkan, tapi Rusli hanya menyanggupi Rp 3 miliar.

Setelah menerima informasi mengenai jumlah uang yang sanggup dipenuhi, Akil meminta Sahrin mengantar langsung ke kantor MK, tapi Sahrin menolak karena tidak berani sehingga akhirnya ditransfer ke rekening CV Ratu Samagat dengan keterangan "angkutan kelapa sawit".

Rusli mengirim uang tersebut dalam tiga kali transaksi dengan nilai total Rp 2,989 miliar. Pada putusan 20 Juni 2011, MK pun memenangkan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu.

Terkait kasus ini, KPK juga sudah menjerat sejumlah pihak yaitu Akil Mochtar yang divonis seumur hidup, mantan bupati Gunung Mas Hambit Bintih divonis  empat tahun penjara, tim sukses Hambit, Cornelis Nalau Antun yang divonis tiga tahun, anggota Komisi II Chairun Nisa yang divonis empat tahun penjara, pengacara Susi Tur Andayani divonis lima tahun penjara, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah divonis lima tahun kurungan, adik Ratu Atut pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang divonis lima tahun penjara.

Selanjutnya tangan kanan Akil, Muhtar Ependy divonis lima tahun penjara, Wali kota Palembang Romi Herton yang divonis enam tahun dan istrinya Masyito divonis empat tahun, serta Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang yang dihukum empat tahun penjara.

Sedangkan yang masih dalam tahap penyidikan adalah pasangan calon bupati dan wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja