KPK Siapkan Rencana Strategis 2015-2019

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen hari ini Selasa (1/9) membahas Rencana Strategi (renstra)  KPK 2015-2019.

“Ini soal renstra kita pada 2015-2019 selama empat tahun ke depan. Jadi, nanti komisioner yang baru sudah kita persiapkan sejak dini,” kata Zulkarnaen di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari Selasa (1/8).

Dalam pembahasan renstra tersebut KPK mengundang mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

“Ada Pak Kuntoro ada yang lain juga, pokoknya banyak masukan yang disampaikan,” kata dia.

Menurut Zulkarnaen renstra ada dalam rencana jangka menengah nasional. Di KPK sudah ada pada tahun 2011-2015 berikutnya tahun 2015-2019 tentu KPK harus disinergikan dengan stranas (Strategi Nasional).

“Untuk para pakar tentu kita undang yang berpengalaman di lembaga publik yang di mana-mana,” kata dia.

“Ini baru mulai, kita lakukan FGD (Focus Group Discussion) soal Renstra kita tahun 2015-2019,” kata dia.

Sementara itu, Kuntoro Mangkusubroto mengatakan pertemuan tadi di KPK dirinya menyebut berbagi pengalaman dengan orang-orang KPK soal pekerjaannya dulu yang berkutat dalam strategi nasional. Dalam pembahasan tersebut agar KPK menguatkan koordinasi.

“Tadi berbagi pengalaman, saya menggarisbawahi tentang masalah koordinasi antarlembaga, saya juga menggarisbawahi mengenai positioning dari KPK, kita mesti lebih tajam lagi, saya kira hal-hal semacam itu yang dibicarakan,” kata dia.

Saat ditanya salah satunya renstra jangan ada kriminalisasi lagi, Kuntoro menjelaskan bahwa tidak sampai sedetail itu karena masalah kriminalisasi tadi itu memang ada yang menyentuh tapi dirinya tidak masuk ke situ karena bukan bidangnya.

“Saya kira saya tidak masuk ke situ karena itu bukan bidang saya, saya berbicara mengenai lebih pada pengorganisasiannya yang sebaik-sebaiknya,” katanya.

“Saya kira positioning KPK ini yang paling kokoh. Jadi bagaimana, jadi begini ada dua lembaga lain yang mempunyai fungsi yang sama bahkan mempunyai jaringan lebih luas lagi dari KPK oleh karena itu KPK perlu memetakan dirinya dalam posisi yang lebih tepat sedemikian sehingga tidak mudah untuk ditarik ke wilayah yang friksi dengan yang lain-lain,” katanya.

Editor : Bayu Probo