KPU Diminta Berantas Korupsi Jelang Pilkada Serentak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politisi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan dalam pemberantasan korupsi yang diprediksi marak jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang. Sebab, KPU memiliki data terkait latar belakang para calon kepala daerah.

“KPU bisa berperan memberantas korupsi dengan berkoordinasi bersama  Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun penegak hukum lainnya dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia,” kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5).

Memang, politisi Partai Gerindra itu mengakui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPU tidak ikut memberantas korupsi, melainkan sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Namun, setidaknya data-data yang dimiliki KPU bisa dikoordinasikan bersama lembaga lainnya. “KPU tidak ada relevansinya dalam tupoksi memberantas korupsi. Tapi, data ini yang dimiliki KPU bisa dikoordinasikan,” ujar Desmond.

Menurut dia, saat ini sulit memungkiri banyak kepala daerah, anggota legislatif tidak melakukan tindak korupsi. Apalagi, untuk kepala daerah berstatus petahana akan mengumpulkan dana agar terpilih kembali.

Desmond pun mengungkapkan, dua modus korupsi yang biasanya dilakukan kepala daerah. “Modal untuk Pilkada habis untuk kembalikan modalnya. Bermainnya itu di anggaran (APBD) dan perizinan modal,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja