KPUD Papua Barat Berharap Jokowi Hadiri Debat Cagub

MANOKWARI, SATUHARAPAN.COM - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua Barat berharap Presiden Joko Widodo menghadiri debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat yang akan memaparkan visi misi pembangunan.

"Debat publik akan kami laksanakan di studio Metro TV Jakarta. Kami upayakan agar Bapak Presiden hadir menyaksikan langsung bagaimana para calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat memaparkan visi misi pembangunan daerah," kata Ketua KPUD Papua Barat Amus Atkana, di Manokwari, hari Jumat (6/1).

Pilkada Provinsi Papua Barat akan diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Dominggus Mandacan-Mohammad Lakotani, Irene Manibuy-Abdullah Manaray, dan Stepanus Malak-Hindom.

Amus menjelaskan, pada debat nanti masing-masing pasangan calon akan memaparkan visi misi pembangunan ke depan. Mereka pun akan memberikan tanggapan dan gagasan masing-masing terkait sejumlah persoalan di Papua Barat.

"Tim panelis sudah siap, tadi kami menggelar pertemuan bersama kandidat dan seluruh panelis. Semoga kegiatan berjalan lancar dan masyarakat lebih paham tentang siapa pemimpin terbaik yang akan dipilih," ujarnya lagi.

Dia menyatakan debat publik itu akan disiarkan langsung, dan masyarakat Papua Barat dapat menyaksikan secara serentak melalui televisi di rumah masing-masing pada 20 Januari.

Amus menambahkan, pada kegiatan tersebut pihaknya akan mengundang Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Barat, Kapolda, Pangdam serta para bupati dan wali kota seluruh Papua Barat.

"Kami mengupayakan agar seluruhnya hadir. Undangan sudah kami siapkan dan akan segera disampaikan," ujarnya lagi.

Dia memastikan, koordinasi dengan pihak Metro TV sudah tuntas. Terkait pengamanan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polri.

Kapolda Papua Barat Brigjen Martuani M Siregar pada wawancara secara terpisah mengutarakan pihaknya siap mengamankan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kapolda akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya agar mengerahkan personel untuk mengamankan kegiatan itu.  

"Kami akan segera menyurati Polda Metro Jaya. Kami tidak mungkin mengerahkan personel dari Papua Barat. Jika itu dilakukan, perlu anggaran besar karena personelnya banyak," ujarnya lagi. (Ant)