Krisis Myanmar, Jokowi Sebut Ada Ketidakpercayaan terhadap Junta Militer

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan adanya ketidakpercayaan terhadap junta militer Myanmar, berdasarkan pendekatan (engagement) yang telah dilakukan Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan di negara itu.

Sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, kata Jokowi, Indonesia telah melakukan lebih dari 145 engagements dengan 70 pemangku kepentingan terkait Myanmar.

“Dan Indonesia melihat sudah mulai muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain, kecuali dengan junta militer,” kata Presiden Jokowi ketika membuka sesi retreat KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada hari Selasa (5/9).

Disebutkan, ASEAN perlu terus mendorong pelaksanaan dialog nasional yang inklusif sebagai mekanisme penyelesaian krisis yang dimiliki dan dipimpin oleh rakyat Myanmar (Myanmar-owned and Myanmar-led mechanism).

Dialog inklusif merupakan salah satu dari lima poin konsensus yang telah disepakati para pemimpin ASEAN dengan pimpinan junta Myanmar, Min Aung Hlaing, untuk membantu menyelesaikan krisis politik dan ekonomi yang dipicu kudeta militer di negara itu.

Tidak Ada Kemauan Implementasikan 5PC

Namun, sejak disepakati pada April 2021, implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) masih mandeg karena junta dianggap tidak memiliki kemauan untuk menerapkan 5PC.

Untuk itu, dalam KTT kali ini, para pemimpin ASEAN berencana mengkaji kembali implementasi 5PC, sesuai dengan rekomendasi para menlu negara anggota ASEAN. Demi kepentingan ASEAN sebagai satu keluarga, ASEAN harus berani mengevaluasi diri, membahas permasalahan secara terbuka, dan mencari solusi bersama atas krisis Myanmar.

Dia pun menegaskan bahwa ASEAN membutuhkan upaya taktis dan luar biasa untuk dapat mengimplementasikan 5PC.

“Terkait implementasi 5PC, saya ingin ingatkan bahwa 5PC adalah upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga, yang telah disepakati para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021. Dan 5PC akan tetap jadi pedoman utama ASEAN,” kata Jokowi.

Myanmar Tak Diizinkan Pegang Keketuaan ASEAN

Para pemimpin ASEAN juga mencapai konsensus untuk tidak mengizinkan Myanmar memegang keketuaan blok tersebut pada tahun 2026 sesuai jadwal semula, sehingga posisinya akan digantikan oleh Filipina.

Konsensus tersebut dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta, hari Selasa (5/9).

Ketua ASEAN ditentukan sesuai abjad negara anggota dalam bahasa Inggris. Jika merunut jadwal maka Myanmar seharusnya memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2026, sedangkan Filipina (dalam bahasa Inggris ditulis Philippines) mendapat giliran pada tahun 2027.

“Disepakati keketuaan ASEAN 2026 akan dipegang oleh Filipina dan ASEAN berkomitmen untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan (ke Myanmar),” kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

ASEAN telah melarang para pemimpin junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut karena tak kunjung melaksanakan Konsensus Lima Poin, yang merupakan kesepakatan damai antara ASEAN dan pemimpin junta setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih melalui kudeta pada Februari 2021.

Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya, mengatakan bahwa meski Filipina dipastikan menjadi ketua ASEAN pada 2026, keketuaan selanjutnya tetap akan ditentukan sesuai abjad.

Konsensus Lima Poin yang disepakati ASEAN pada April 2021, akan tetap menjadi acuan ASEAN untuk melakukan pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.

Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Editor : Sabar Subekti