Krisis Venezuela: Guaido Janji Salurkan Bantuan Kemanusiaan, Maduro Menolaknya

VENEZUELA, SATUHARAPAN.COM – Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, berusaha meyakinkan puluhan ribu pendukungnya, bahwa bantuan kemanusiaan akan didatangkan, walaupun ditentang oleh Presiden Nicolás Maduro.

Di hadapan massa pendukungnya di Caracas, Guaido juga mengatakan "perampas kekuasaan (Maduro) harus pergi".

Sebelumnya, Nicolas Maduro mengatakan kepada BBC, tidak akan mengizinkan bantuan makanan dan obat-obatan karena itu adalah cara bagi AS untuk membenarkan upaya intervensinya.

AS dan sebagian besar negara Barat, telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

Maduro, yang didukung Rusia dan China, berada dalam tekanan yang makin membesar agar digelar pemilu presiden, di tengah memburuknya krisis ekonomi dan tuduhan korupsi yang meluas dan pelanggaran HAM.

Apa yang Dikatakan Guaido?

Guaido mengatakan kepada para pendukungnya di ibu kota, bantuan kemanusiaan akan didatangkan ke Venezuela pada 23 Februari.

"Hampir 300.000 warga Venezuela akan mati jika bantuan tidak masuk. Ada hampir dua juta orang yang kesehatannya terancam," katanya.

Pekan lalu, truk pertama yang membawa bantuan kemanusiaan AS untuk Venezuela tiba di Kota Cucuta, di perbatasan Kolombia-Venezuela.

Truk itu diparkir di dekat jembatan Tienditas, yang sejauh ini tetap diblokir oleh militer Venezuela.

Dalam wawancara dengan wartawan BBC Orla Guerin, Maduro menyebut pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebagai "gerombolan ekstremis",  dan menuduh AS sebagai penyebab krisis di negaranya.

Dia juga mengatakan, tidak akan mengizinkan bantuan kemanusiaan AS ke Venezuela.

"Mereka adalah penghasut perang demi menguasai Venezuela," katanya.

Maduro, yang masih mendapat dukungan Turki, Rusia, dan China dan, yang terpenting militer Venezuela, mengatakan dia tidak melihat perlunya pemilu presiden dalam waktu dekat.

"Apa itu logis, apakah beralasan, untuk mengulang pemilu?" Maduro bertanya balik.

Hubungan AS-Venezuela makin memburuk, setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi salah satu negara pertama, yang mendukung Guaido sebagai pemimpin sementara.

Sebagai tanggapan, Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan AS, sementara Trump mengatakan penggunaan kekuatan militer tetap menjadi salah-satu "pilihan".

AS, yang menuduh Pemerintahan Maduro melakukan pelanggaran HAM dan korupsi, juga mendorong dunia internasional untuk menekan Maduro agar turun dari kursi presiden.

Trump telah menerapkan serangkaian sanksi terhadap perusahaan minyak BUMN Venezuela, PDVSA, dengan tujuan menekan sumber pendapatan utama Venezuela.

Venezuela amat tergantung pada AS di bidang perminyakan, mengingat sebanyak 41 persen ekspor minyak Venezuela dikirim ke AS.

Dalam beberapa tahun terakhir AS telah membekukan aset Maduro di AS, membatasi akses Venezuela ke pasar AS, serta memblokir transaksi terhadap mereka yang terlibat dalam perdagangan emas negara itu.

Selama bertahun-tahun rakyat Venezuela menghadapi kekurangan bahan-bahan pokok seperti obat-obatan dan makanan.

Sebanyak tiga juta orang, atau 10 persen dari total populasi, telah meninggalkan negara itu semenjak ekonominya memburuk pada tahun 2014, menurut PBB.

Apa Latar Belakang Krisis di Venezuela?

Maduro, yang berkuasa sejak 2013, terpilih kembali untuk masa jabatan kedua melalui pemilu tahun lalu.

Namun, pemiliu itu diwarnai kontroversi, karena banyak kandidat oposisi dilarang mencalonkan diri atau dipenjara, dan diklaim ada kecurangan selama pemilu.

Dan, ketua Majelis Nasional yang dikendalikan tokoh oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 23 Januari.

Guaido mengatakan konstitusi memungkinkan dia mengambil alih kekuasaan sementara,  ketika kehadiran Maduro sebagai presiden dianggap tidak sah. (bbc.com)