Kritik Pemerintah Vietnam, Tiga Wartawan Divonis Penjara 15 dan 11 Tahun

HANOI, SATUHARAPAN.COM-Pengadilan di Vietnam pada hari Selasa (5/1) menjatuhkan vonis penjara pada tiga jurnalis lepas yang dikenal karena kritik mereka terhadap pemerintah antara 11 dan 15 tahun, setelah menyatakan mereka bersalah menyebarkan propaganda anti negara.

Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy dan Le Huu Minh Tuan dihukum karena "membuat, menyimpan, menyebarkan informasi, bahan, dan barang dengan tujuan untuk melawan negara" pada persidangan satu hari di Kota Ho Chi Minh, kata Kementerian Umum Keamanan.

Dung mendirikan Asosiasi Jurnalis Independen Vietnam pada tahun 2014, yang menurut polisi telah mengupayakan perubahan rezim.

Meskipun reformasi ekonomi terjadi di negara itu, dan meningkatkan keterbukaan terhadap perubahan sosial, Partai Komunis Vietnam yang berkuasa mempertahankan sensor media yang ketat dan hanya menerima sedikit kritik.

Partai, di bawah kepemimpinan Nguyen Phu Trong yang berusia 76 tahun, telah meningkatkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat menjelang kongres lima tahunannya yang akan diadakan akhir bulan ini.

Dung divonis penjara selama 15 tahun dan Thuy serta Tuan masing-masing 11 tahun. Namun tidak bisa diperoleh keterangan dari pengacara mereka.

Mereka menulis berita untuk "memutarbalikkan dan mencemarkan nama baik pemerintahan rakyat, melanggar kepentingan Partai Komunis Vietnam dan negara," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

“Ini adalah kegiatan yang sangat berbahaya, yang jika tidak dihentikan dapat merusak keamanan nasional,” katanya.

Amnesty International mengatakan putusan itu menggarisbawahi penghinaan pemerintah terhadap kebebasan media, terutama menjelang kongres. "Bahkan dengan standarnya yang sangat represif, beratnya hukuman menunjukkan kedalaman yang dicapai oleh sensor Vietnam," kata wakil direktur regionalnya, Emerlynne Gil.

Menjelang persidangan, Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch, menyebut hal itu sebagai tuduhan itu "palsu".

“Jika partai yang berkuasa begitu yakin dalam kepemimpinannya, ia harus menunjukkan kepercayaannya dengan menghormati hak-hak sipil dan politik, mengakhiri kontrol ketatnya terhadap pers, dan mengizinkan jurnalis independen untuk dengan bebas menyuarakan pendapat mereka, ketimbang membungkam mereka dengan penangkapan dan penjara yang lama," katanya. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti