KTT MSG, ULMWP Klaim Dapat Mandat OPM Wakili Papua

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi yang menaungi elemen-elemen pro penentuan nasib sendiri Papua, mengklaim pihaknya mengantongi mandat dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mewakili rakyat Papua di forum Melanesian Spearhead Group (MSG).

Pernyataan tersebut dilansir oleh Vanuatu Daily Post pada 10 Februari 2018, mengutip petinggi ULMWP yang tengah bertemu dengan dua mantan PM Vanuatu pendukung kelompok tersebut di Port Vila, Vanuatu.

Pernyataan itu disampaikan menjelang para pemimpin negara-negara anggota MSG bersidang pada hari Rabu (14/02) di Port Moresby, Papua Nugini, yang diperkirakan di antaranya akan membahas panduan keanggotaan MSG, dimana ULMWP sejak tahun 2015 telah memasukkan permohonan untuk menjadi anggota penuh. 

Para pemimpin negara-negara anggota ULMWP yang sudah dipastikan kehadirannya adalah PM Solomon Islands, Houenipwela, PM Vanuatu, Charlot Salwai dan Menlu Vanuatu, Ralph Regenvanu, Ketua Delegasi FLNKS, Victor Tutugoro dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Fiji, Ratu Inoke Kubuabola.

Indonesia, yang berstatus sebagai associate member, mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya. Sedangkan ULMWP yang berstatus sebagai peninjau, dipimpin oleh Ketua ULMWP, Benny Wenda dan Wakil Ketua,Octovianus Mote. Kali ini Timor Leste sebagai peninjau juga mengirimkan delegasi.

Bagi ULMWP, adanya mandat dari OPM merupakan simbol semakin kuatnya soliditas elemen-elemen pro-penentuan nasib sendiri di Papua.  "Saya selaku pendiri Gerakan Papua Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) ingin mengakui dan mendukung ULMWP bahwa ini adalah organisasi politik yang mengusung semangat OPM yang akan melanjutkan perjuangan dan memenuhi keinginannya," demikian salah satu bagian dari mandat OPM, yang dikirim  Jacob  Prai dari rumahnya di Swedia pada tanggal 28 Desember 2017, setelah bertemu dengan Ketua ULMWP, Benny Wenda.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Jacob Prai sebagai pendiri dan pemimpin OPM, mendukung dan memberikan mandat penuh kepada Benny Wenda selaku pimpinan ULMWP dan sayap politik OPM, untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin bangsa Papua.Mandat dari Jacob Prai tersebut telah pula mendapat dukungan penuh dari Eksekutif ULMWP, yang disampaikan di lobi Grand Hotel di Port Vila, menurut Vanuatu Daily.

Dalam pernyataan terpisah untuk mendukung konfirmasi bersejarah Jacob Prai, anggota Executive Andy Ayamiseba dan Rex Rumakiek, menyatakan, bahwa mandat tersebut merupakan cermin kesadaran OPM untuk bersatu dalam perjuangan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Kantor Koordinasi ULMWP di Papua, Markus Haluk, membenarkan adanya mandat tersebut.

"Sesuai dengan informasi dari Ketua Eksekutif ULMWP, Tuan Benny Wenda, bahwa Pemimpin OPM Jacob Prai menyampaikan dukungan resmi kepada kepemimpinan dan agenda ULMWP," kata Markus Haluk.

Ia menambahkan bahwa para petinggi ULMWP, termasuk ketua dan wakil ketua, Benny Wenda dan Octovianus Mote, sejak 9 Februari sudah berada Port Moresby untuk menghadiri KTT MSG.

"Sejak 10 Februari Februari pimpinan ULMWP dengan delegasi yang dipimpin Wakil Ketua ULMWP Tuan Octovianus Mote mengikuti pertemuan Senior Official Meeting (SOM) dan Foreign Minister Meeting (FMM)," kata Markus Haluk. Sedangkan pada acara pembukaan pada hari Rabu pukul 15:00 waktu PNG, delegasi ULMWP akan dipimpin langsung oleh Benny Wenda.

Sumber-sumber di dalam MSG sendiri mengatakan, seperti dikutip oleh radionz.co.nz, kemungkinan permohonan ULMWP untuk menjadi anggota MSG tidak akan diloloskan pada KTT kali ini. PM Papua Nugini, Peter O'Neill yang akan menduduki jabatan keketuaan MSG mulai pada KTT ini, tidak secara spesifik menyebut apakah isu keanggotaan MSG akan dibahas kali ini.

Namun pihak ULMWP justru masih percaya keinginan mereka akan dikabulkan.Untuk mendukung keyakinannya, pihak ULMWP mengajukan argumen bahwa salah satu prinsip MSG adalah membantu sesama negara Melanesia untuk mencapai kebebasannya. Selain itu ULMWP juga menganggap pihaknya telah menjalankan syarat yang disampaikan pada KTT MSG tahun 2014 yaitu persatuan di antara elemen-elemen pro-penentuan nasib sendiri Papua.

Tiga kelompok utama pro-penentuan nasib sendiri Papua yang bergabung dengan ULMWP adalah Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan National West Papua National Parliament (WPNP). Dengan adanya mandat OPM, basis dukungan terhadap ULMWP dianggap semakin luas.

Sementara itu, Indonesia yang menganggap ULMWP adalah kelompok separatis menegaskan bahwa sebagai associate member,  Indonesia berkomitmen terhadap kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan pembangunan ekonomi negaras anggota MSG. "Termasuk perluasan hubungan dengan pemerintah, komunitas dan rakyat," kata Desra Percaya, dikutip dari akun Twitter Kemlu RI.

Editor : Eben E. Siadari