Kurangnya Soliditas Koalisi Majapahit Gagalkan Pilkada Surabaya

SURABAYA, SATUHARAPAN.COM - DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya menilai kurangnya soliditas antarpartai politik yang tergabung dalam Koalisi Majapahit menyebabkan pemilihan kepala daerah setempat gagal digelar 2015.

"Soliditas antarpartai di koalisi kurang. Partai tiba-tiba mengusung (calon) tanpa dikomunikasikan," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Surabaya Syamsul Arifin kepada Antara di Surabaya, Senin (3/8).

Pilkada Surabaya yang dijadwalkan digelar 9 Desember 201, serentak dengan daerah lainnya, akhirnya ditunda hingga 2017. Hal ini disebabkan hingga akhir masa pendaftaran pada 3 Agustus 2015, hanya ada satu pasangan calon yang resmi mendaftar ke KPU Surabaya.

Sebenarnya, ada pasangan Dhimam Abror-Haries Purwoko yang datang ke KPU dan berencana mendaftar pada hari Senin kemarin. Namun, di tengah perjalanan pendaftaran, Haries Purwoko yang dicalonkan sebagai wakil wali kota ternyata memilih mundur.

Syamsul mengatakan, sebetulnya DPP PKB sudah mengeluarkan rekomendasi kepada dia sebagai bakal calon wali kota Surabaya. Namun, rekomendasi tersebut tidak mendapatkan respons dari partai-partai di Koalisi Majapahit.

Tanpa ada pemberitahuan dan komunikasi, PAN dan Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Majapahit mencalonkan Dhimam Abror dan Haries Purwoko, sebagai cawali dan cawawali Surabaya.

Saat ditanya kenapa Koalisi Majapahit tidak mau mencalonkannya, Syamsul menjawab secara diplomatis dengan menyebut tidak ingin disebut sebagai calon boneka.

"Karena Syamsul tidak mau jadi boneka dan siap bertarung benaran. Sudah jelas PKB menunjukkan eksistensinya dan telah dikomunikasikan dengan Koalisi Majapahit adanya rekomendasi PKB. Sedangkan Demokrat dan PAN adalah bagian dari koalisi," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya BF Sutadi menanggapi keluarnya Demokrat dan PAN dari barisan Koalisi Majapahit karena sudah mengusung calon sendiri.

Menurutnya, kedua partai tersebut masih setia dengan koalisi karena rekomendasi itu merupakan kebijakan DPP masing-masing partai.

"Koalisi Majapahit dalam tingkat kota masih kompak. Calon yang direkomendasikan sampai tadi malam ketua DPC partai tidak tahu, baru tahunya tadi pagi, jadi keputusan itu diambil pada tingkat elite politik," katanya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini mengatakan, perkembangan terakhir empat partai koalisi Gerindra, Golkar, PKS, dan PKB sampai Senin (7/4) malam, sepakat tidak mengusung calon karena pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana merupakan calon kuat yang memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi.

"Kami tidak mencalonkan karena Risma tidak ada musuhnya," katanya.

Selain itu, Sutadi menegaskan, keputusannya tidak mengusung calon untuk menghindari pandangan sebagai calon boneka. Hal ini dikarenakan tidak ada calon yang berani melawan pasangan Risma-Wisnu. Jika ada calon lain maju, hampir dipastikan merupakan calon pesanan atau boneka.

"Kami tidak dalam kapasitas menilai, karena Abror calon koalisi dengan ranking terbaik," katanya ketika ditanya pasangan Abror-Harris sebagai calon boneka. (Ant)

Editor : Sotyati