Kurikulum Pendidikan 2013 Suatu Pemborosan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Akan diberlakukannya Kurikulum 2013 pada Juli nanti masih mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Selain banyak penolakan pada isi dari Kurikulum 2013, penolakan kini datang dari anggaran yang akan dikeluarkan untuk membiayai Kurikulum 2013 ini. Banyak pihak yang menganggap bahwa kurikulum 2013 ini hanya sebuah pemborosan saja. Seharusnya dengan Kurikulum yang ada sebelumnya hendaknya pemerintah melakukan evaluasi tentang hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan melakukan perbaikan bukan menciptakan kurikulum baru.

Seperti yang di beritakan dalam siaran pers Aliansi Revolusi Pendidikan  pada selasa 9 april 2013 di Jakarta berserta perkumpulan organisasi yang terkait, aktivis dan praktisi pendidikan bahwa Kurikulum 2013 hanya pemborosan saja dan tidak akan bermanfaat bagi peningkatan pendidikan di Indonesia dilihat dari perumusan yang tergesa-gesa, tidak cermat dan mengandung begitu banyak kesalahan substansial yang akan mempermalukan indonesia di dunia pendidikan internasional terlebih berpotensial akan mengakibatkan kekacauan dan penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk mencapai hasil yang baik setidaknya kurikulum tersebut harus melalui suatu perencanaan yang matang dan didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menjalankan rencana tersebut. Di sini peran guru sangat penting karena dituntut harus menguasai sistem baru agar dalam pelaksaannya tidak menemukan banyak kendala.

Dalam mempersiapkan semuanya pemerintah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.  Menurut release berdasarkan dokumen Kemendikbud 25/03/13 alokasi anggaran di APBN 2013 hanya sebesar Rp. 613 miliar, sedangkan pemerintah mengajukan anggaran kurikulum 2013 hingga 2,49 triliun. Dimana kekurangan anggaran ini coba tutupi pemerintah dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus Rp. 748 miliar dan anggaran melekat yang relevan dalam APBN 2013 Rp. 1,1 triliun. Kekurangan anggaran ini yang akan diputuskan oleh DPR, apakah disetujui atau diterima ?.

Oleh karena itu, Aliansi Revolusi Pendidikan mendesak DPR untuk tidak menyetujui sisa anggaran kurikulum 2013 yang diajukan oleh pemerintah.