Anggaran Kurikulum 2013 Rawan Korupsi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pro dan kontra mengenai Kurikulum 2013 masih berlangsung sampai saat ini. Permasalahan yang mendasar saat ini di aspek anggaran. Dengan anggaran yang ada dan perubahan yang begitu besar maka aspek ini menjadi lahan untuk terciptanya korupsi dan berakibat pada pemborosan anggaran untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Banyak hal-hal yang dipersiapkan untuk memenuhi berbagai keperluan Kurikulum ini, sehingga banyak juga yang akan terlibat di dalamnya untuk pemenuhan keperluan tersebut.

Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan Aliansi Revolusi Pendidikan pada Selasa 9 April 2013 bahwa akan mendesak fraksi – fraksi di DPR dan Komisi X untuk membuat pernyataan politik sebagai bagian dari kewenangan pengawasan untuk menolak kurikulum 2013. Untuk lebih mengkaji lebih dalam tentang kegunaan dari anggaran tersebut.

Untuk menindaklanjuti aksinya Aliansi Revolusi Pendidikan juga akan menggalang Petisi Untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar membatalkan Kurikulum 2013, mencabut Ujian Nasional dan menghentikan Komersialisasi Pendidikan. Petisi ini rencananya akan disampaikan kepada Presiden dalam aksi di depan Istana pada Kamis 2 Mei 2013 mendatang yang bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional. Petisi ini merupakan bentuk tuntuan rakyat agar penyelenggaraan pendidikan yang selama ini melenceng di bawah dua menteri pendidikan di era Presiden SBY agar segera dikembalikan dikembalikan ke jalur konstitusi.

Sehingga kedepannya pendidikan di Indonesia bisa lebih jauh berkembang dengan perencanaan dan persiapan yang matang agar dapat menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkualitas tanpa dibayang-bayangi kepentingan yang pada akhirnya akan merugikan program pendidikan tersebut.