Laporan Kebebasan Beragama Internasional (2)

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar negeri Amerika Serikat, John Kerry,  dalam kaitan laporan International Religious Freedom (IRF 2013) ini menyatakan bahwa “negara-negara yang melindungi kebebasan mendasar ini akan memiliki kemitraan dengan Amerika Serikat dan komitmen rakyat Amerika untuk memajukan kebebasan beragama di seluruh dunia.”

Laporan tahunan ini tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran, masalah dan pelanggaran, tetapi juga memicu perubahan, tindakan, dan akuntabilitas. “Kami mengundang pemerintah, kelompok masyarakat, organisasi berbasis agama dan sekuler, mahasiswa, aktivis, pembela hak asasi manusia, membuat perubahan dan menggunakan laporan ini untuk membela dan memajukan kebebasan beragama, hak universal yang semua orang berhak.”

Tiongkok

Polisi menahan mahasiswa, para bhikkhu, umat awam, dan lain-lain di berbagai daerah Tibet yang menyerukan kebebasan, hak asasi manusia, termasuk menghormati kebebasan beragama, atau untuk mengekspresikan dukungan pada Dalai Lama atau solidaritas dengan orang-orang yang melakukan pengorbanan diri.  Tiongkok mengkriminalisasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bakar diri, dan anggota keluarga mereka dituntut sebagai immolator atas tuduhan "pembunuhan disengaja." Pada bulan September, praktisi Falun Gong, Yu Jinfeng, dilaporkan ditangkap dan kemudian dibawa ke fasilitas kerja paksa. Pengacaranya, Tang Jitian, ditolak aksesnya ke Yu dan kemudian ditahan selama lima hari. Gedung gereja yang tidak terdaftar dan praktisi mereka terus menghadapi penganiayaan oleh pejabat pemerintah. Pada bulan April tujuh orang Kristen dijatuhi hukuman  penjara tiga hingga tujuh setengah tahun di Provinsi Henan, karena merekam dan menyalin khotbah. Organisasi hak asasi manusia menegaskan bahwa pasukan keamanan menembak kelompok Uighur di rumah mereka, mengklaim mereka sebagai "teroris". Pemerintah meminta pemulangan paksa terhadap warga etnis Uighur yang mencari suaka di luar negeri. Ada laporan penyiksaan terhadap orang Uighur yang dipulangkan dan dipenjara.

 Iran

Pemerintah memberlakukan pembatasan hukum pada kegiatan dakwah dan secara teratur menangkap anggota masyarakat Zoroaster dan Kristen untuk mempraktikkan agama mereka. Retorika dan tindakan pemerintah menciptakan suasana yang mengancam untuk anggota hampir semua kelompok agama non Syiah, terutama untuk  agama Baha’i. Pastor Saeed Abedini, seorang warga negara ganda AS-Iran, tetap dipenjara pada akhir tahun setelah dihukum delapan tahun penjara atas tuduhan terkait dengan keyakinan agamanya.

Arab Saudi

Praktik umum dari setiap agama selain Islam dilarang,  kebebasan beragama tidak diakui atau tidak dilindungi oleh hukum. Syiah dan Muslim lainnya yang tidak mematuhi interpretasi pemerintah atas  Islam mengalami diskriminasi. Pemerintah menahan individu atas tuduhan menghina Islam, mendorong atau memfasilitasi konversi menjadi Muslim, melarang "sihir dan ilmu sihir," dan terlibat dalam pelayanan keagamaan non Muslim. Tidak ada tempat-tempat umum ibadah bagi non Muslim.

Uzbekistan

Pemerintah terus memenjarakan individu atas tuduhan "ekstremisme," serangan terhadap pertemuan keagamaan dan  organisasi sosial keagamaan terdaftar dan tidak terdaftar, menyita dan menghancurkan literatur keagamaan, dan mencegah anak-anak mempraktikkan iman mereka. Ada laporan kematian dalam tahanan, penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan kasar lainnya dari tahanan pemerintah  terhadap mereka yang dianggap ekstremis agama. Beberapa laporan dari anggota tentang pemukulan polisi terhadap penganut agama yang tidak terdaftar. Dengan terus menolak pendaftaran untuk beberapa kelompok agama dan menghukum anggota agama atas kegiatan mereka. Pemerintah secara efektif menghilangkan  hak orang untuk beribadah dengan bebas, yang juga diatur dalam konstitusi Uzbekistan ini. LSM memperkirakan bahwa sekitar 10.000 sampai 12.000 orang dilaporkan tetap dipenjarakan atas tuduhan yang tidak jelas tentang ekstremisme agama karena keyakinan agama mereka atau praktik keagamaan mereka.

Sudan

Pemerintah melarang konversi dari Islam ke agama lain, menolak memberi izin untuk gereja-gereja, menutup atau menghancurkan gereja yang dibangun tanpa izin, serta gagal untuk menyediakan bantuan hukum untuk beberapa kasus diskriminasi agama.

Burma

Ada laporan kekerasan terhadap umat Kristen,  penghancuran bangunan keagamaan di daerah konflik di Negara Bagian Kachin. Ada kebijakan yang melarang atau menghambat kepemilikan tanah oleh warga Muslim di beberapa daerah, dan diskriminasi atas dasar agama dalam promosi pegawai pemerintah ke pemerintah senior dan jajaran militer. Pejabat pemerintah daerah dilaporkan berpartisipasi dalam diskriminasi anti-Muslim dan gagal untuk menghentikan kekerasan di negara bagian Rakhine. Pejabat lokal  lambat untuk merespons kekerasan anti Muslim di Meiktila.

Rusia

Pemerintah menggunakan hukum baru terhadap "ekstremisme" dan amandemen undang-undang yang ada untuk lebih membatasi kegiatan anggota kelompok agama minoritas, termasuk membuatnya ilegal bagi orang asing untuk berpartisipasi dalam organisasi keagamaan. Pemerintah terus memberikan Gereja Ortodoks Rusia posisi istimewa, tetapi umumnya membiarkan kelompok Yahudi-Kristen lain untuk menjalankan keyakinan mereka secara bebas. Polisi di seluruh negeri berpartisipasi dalam penggerebekan di rumah-rumah pribadi dan tempat ibadah kelompok agama minoritas, seperti Saksi Yehuwah dan pengikut teolog Sunni, Said Nursi . Pejabat lokal sering menolak memberi izin kelompok minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Apalagi setelah kasus kekerasan ekstremis di Kaukasus Utara, anggota kelompok etnis Muslim menjadi sasaran serangan fisik dan diskriminasi sosial. Juga terjadi kekerasan terhadap pemimpin agama moderat di Kaukasus Utara terus.

Bahrain

Negara ini terus mengalami  ketegangan politik dan sektarian. Muslim Sunni menikmati statusnya yang istimewa, sementara Muslim Syiah mengalami diskriminasi dalam pekerjaan dan pelayanan pemerintahan. Ada laporan penangkapan sewenang-wenang dan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Pemerintah terus membangun kembali masjid  yang dihancurkan pada tahun 2011, dan pada akhir tahun 2013 dilaporkan 10 dari 30 projek telah diselesaikan. Dalam berbagai kesempatan sepanjang tahun, aparat keamanan melarang warga melakukan salat di lokasi di beberapa masjid yang dihancurkan. Menjelang hari suci Syiah, Asyura, personel Departemen Dalam Negeri melarang  dipasangnya bendera Asyura, dan dekorasi lain di jalan-jalan dan rumah-rumah. Pada bulan September, Departemen Kehakiman dan Urusan Islam mengajukan tuntutan hukum sebagai usaha untuk membubarkan Majelis Ulama Islam (majelis ulama utama Syiah di Bahrain) dan menyebutnya sebagai sebuah organisasi ilegal.

 
Di beberapa negara terjadi diskriminasi, impunitas dan pemaksaan pindah agama. Laporan itu mencatat sejumlah negara.

Suriah

Rezim  Bashar Al-Asad makin menandai konflik dalam hal sektarian dan menargetkan kelompok agama yang dianggap blok oposisi, khususnya anggota mayoritas Sunni di negara itu. Kelompok-kelompok milisi blok rezim terdiri dari pejuang Syiah Hizbullah dan Irak yang menargetkan anggota kelompok dilihat sebagai selaras dengan oposisi, terutama Sunni. Kelompok militan, terutama yang terkait dengan al-Qaeda, meningkatkan  untuk menargetkan mereka dari kelompok  Alawit, Muslim Syiah, Kristen, dan agama lainnya, beberapa karena dianggap sejalan dengan rezim pemerintah. Banyak orang Kristen Suriah telah meninggalkan negara itu, sebagai akibatnya.

Sri Lanka

Kelompok Sinhala Buddha, Bodu Bala Sena (BBS) terus mempromosikan kampanye dan serangan anti-Muslim, yang dikaitkan dengan kegiatan kekerasan sepanjang tahun. Media lokal dan LSM mencatat hubungan yang kuat antara BBS dan pemerintah. Menurut berbagai laporan, BBS berada di balik gelombang peningkatan kegiatan anti Muslim yang dilakukan oleh kelompok nasionalis Buddha. Kelompok nasionalis diduga terlibat dalam serangkaian serangan terhadap masjid, protes atas penyembelihan hewan, dan upaya berkelanjutan untuk lebih meminggirkan Muslim dengan melarang sistem sertifikat halal untuk daging. Pada 1 Desember, para biksu Buddha dilaporkan memimpin segerombolan 200 orang desa menghancurkan Gereja Metodis di Habarana, terletak di  Distrik Anuradapura. Dua Divisi Investigasi (CID) polisi pidana tiba di tempat kejadian dan memerintahkan agar gereja ditutup, mengatakan bahwa gereja tidak memiliki pengakuan hukum untuk digunakan.

Mesir

Pada beberapa kesempatan kelompok terorganisir menyerang gereja dan rumah-rumah dan bisnis milik orang Kristen, kemudian menjarah dan membakar properti. Massa Islam yang dipimpin melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, pengusiran paksa, dan hukuman terhadap orang-orang Kristen, terutama di Mesir bagian atas. Serangan terhadap orang-orang Kristen terjadi pada 14-17 Agustus, ketika, menurut laporan LSM, penyerang merusak sedikitnya 42 gereja di berbagai gubernuran, selain sekolah, panti asuhan, dan fasilitas yang berafiliasi pada lembaga Kristen. Kekerasan mengakibatkan penjarahan dan penghancuran sedikitnya 37 gereja dan kematian setidaknya enam orang Kristen yang menjadi sasaran karena identitas agama mereka. Pada tanggal 23 Juni, gerombolan ribuan penduduk desa yang marah yang dipimpin oleh syekh Salafi membunuh empat warga Syiah, termasuk seorang ulama terkemuka, di sebuah desa di dekat Kairo. Hukuman mati tanpa pengadilan itu menyusul awal bulan pemerintah dan pejabat Islam mengeluarkan retorika anti Syiah dan didahului oleh pidato tentang pembakar di masjid. Pada bulan Juni lalu Presiden Mohammad Morsi (mantan Presiden Mesir) menghadiri sebuah konferensi televisi di mana sheikh  Salafi menggambarkan Syiah sebagai "kafir yang harus dibunuh," menurut laporan Human Rights Watch (HRW).

Irak

Ada laporan pelanggaran sosial dan diskriminasi berdasarkan afiliasi agama, keyakinan, atau praktik keagamaan, meskipun tingkatannya lebih rendah di  wilayah Kurdistan Irak (Iraq Kurdistan Region /IKR) daripada di daerah lain di negeri ini. Kombinasi praktik perekrutan sektarian, korupsi, serangan yang dengan target khusus, dan aplikasi tidak sama secara hukum memiliki efek ekonomi yang merugikan bagi masyarakat non-Muslim minoritas. Hal itu juga memberikan kontribusi untuk pengungsian pada warga non-Muslim di negara itu.

Bangladesh

Ada sejumlah besar serangan pembakaran dan penjarahan situs agama minoritas dan rumah-rumah pribadi di seluruh negeri, terutama terhadap masyarakat Hindu. Menurut organisasi hak asasi manusia setempat, 495 patung, biara, atau kuil dihancurkan. Juga 278 rumah dan 208 usaha dihancurkan. Sebanyak  188 orang terluka, ratusan lainnya mengungsi, dan satu orang meninggal sepanjang tahun 2013. Pada bulan November, massa menyerang seorang pria Hindu dan membakar 26 rumah di sebuah desa yang didominasi Hindu di Bonogram, Pabna. Polisi dilaporkan tidak menahan salah satu pelaku, tetapi menahan seorang  yang  berlindung selama serangan itu. Peningkatan kekerasan terhadap minoritas  terjadi menjelang pemilu menunjukkan bagaimana masyarakat minoritas sangat rentan selama periode ketidakstabilan politik, ketika beberapa partisan mengeksploitasi sentimen komunal yang laten untuk melampiaskan dendam, merampas tanah, atau mengintimidasi lawan untuk mencapai tujuan politik.

 Indonesia

Pemerintah terkadang tidak cukup tegas menuntut pelaku kasus kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan keyakinan agama mereka, terutama ketika minoritas Syiah atau Ahmadiyah Muslim menjadi korban. Pada bulan Januari dan Februari, Pengadilan Surabaya menjatuhkan hukuman ringan pada lima tersangka untuk peran mereka dalam serangan terhadap komunitas Syiah di Sampang, Jawa Timur, Agustus 2012. Kejadian itu membunuh dua warga Syiah, puluhan rumah dibakar, dan 300 orang mengungsi. Ada juga kasus pindah agama yang didorong secara resmi. Pada bulan Mei Menteri  Agama (ketika itu Suryadharma Ali-Red) menghadiri upacara pindah agama di Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana 20 anggota komunitas Muslim Ahmadiyah harus  mengaku komitmen mereka untuk  menganut Islam Sunni di depan publik. Anggota kelompok agama minoritas kecil sulit untuk mendapatkan akte kelahiran atau pengesahan perkawinan. Sebanyak 116 Muslim Ahmadiyah hidup sebagai pengungsi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (selama Sembilan tahun –Red.). Dan dilaporkan bahwa pemerintah daerah menolak untuk memberikan pada mereka kartu identitas (KTP)  atau akte kelahiran anak-anak mereka, sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan pemerintah. Pasangan antaragama juga terus menghadapi hambatan untuk menikah dan didaftar secara resmi.

 India

Bentrokan di distrik Muzaffarnagar di Uttar Pradesh antara Hindu dan komunitas Muslim pada akhir Agustus dan pertengahan September menyebabkan kematian  65 orang, 68 orang terluka, dan sekitar 40.000-50.000 mengungsi. Menyebarnya kekerasan komunal yang lebih luas terjadi setelah pemuda Muslim tewas oleh dua pemuda Hindu yang menuduh anaknya  mengalami pelecehan seksual anggota keluarga perempuan. Polisi setempat dan tentara dilaporkan mengizinkan pertemuan tidak sah di mana ada individu yang membawa senjata pada tanggal 7 September dan administrator lokal diduga tidak menanggapi penolakan publik oleh politisi dan tokoh masyarakat untuk mencegah kekerasan.

 Nigeria

Korban dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan serangan Boko Haram dan respons lambat dari pemerintah. Boko Haram membunuh lebih dari 1.000 orang selama tahun ini. Kelompok ini menargetkan beragam warga sipil dan tempat tertentu, termasuk pemuka agama Kristen dan Muslim, gereja, dan masjid. Mereka  sering membunuh jemaah selama ibadah keagamaan atau segera sesudahnya. Pemerintah federal tidak efektif dalam mencegah atau memadamkan kekerasan, hanya kadang-kadang menyelidiki,  menuntut, atau menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Kadang-kadang merespons kekerasan dengan taktik “berat tangan”, yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM dan korban sipil. Lebih dari 10.000 orang telah meninggalkan negara itu mengungsi ke negara tetangga sebagai pengungsi, karena takut pada Boko Haram dan kadang-kadang pada militer.

Eropa

Meningkatnya anti semitisme dan sentimen anti Muslim di beberapa bagian Eropa menunjukkan bahwa intoleransi tidak terbatas pada negara-negara dalam konflik.  Survei Badan Hak-hak Fundamental (FRA) Uni Eropa menunjukkan persepsi anti Semitisme di kalangan orang-orang Yahudi di delapan negara anggota (Belgia, Prancis, Jerman, Hungaria, Italia, Latvia, Swedia dan Inggris Raya), yang dirilis pada bulan November, menemukan bahwa di beberapa negara sebanyak 48 persen dari penduduk Yahudi setempat telah dianggap beremigrasi karena anti Semitisme.