Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Raih Opini WTP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2012 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diserahkan Anggota Pembina Keuangan Negara (KN) ll Sapto Amal Damdari kepada Sekteraris Jenderal Kementerian Perdagangan Gunaryo di Auditorium Tower BPK, Jakarta (8/7). Demikian siaran pers Kementerian Perdagangan pada hari Kamis (11/7).

Opini atas laporan keuangan membutuhkan komitmen dan disiplin pimpinan serta seluruh pegawai Kementerian Perdagangan dalam menjalankan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akutansi Pemerintahan (SAP). “Untuk itu, peningkatan kualitas laporan keuangan sangat memerlukan komitmen pimpinan dan partisipsi aktif pelaksana dalam membenahi sistem akutansi dan pelaporan keuangan,” kata Gunaryo.

BPK juga mengingatkan bahwa opini WTP yang diberikan tidak menjamin kementerian atau lembaga bebas dari penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun praktik KKN, serta tidak dijamin untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun yang akan datang. Untuk tetap mempertahankan opini WTP, pihak BPK menyarankan kepada  Kementerian Perdagangan terus melakukan penyempurnaan terhadap SPI serta menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selanjutnya, Sekjen Gunaryo menjelaskan, BPK meminta agar saat entry meeting Menteri Perdagangan dapat menerima Tim BPK untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai objek, lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Selain menyerahkan kepada Kementerian Perdagangan, BPK juga menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2012 kepada 9 kementerian atau lembaga lainnya di tingkat pusat di bawah koordinasi Auditoriat KN ll,  yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM dan Koperasi, Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). (pr)

Editor : Yan Chrisna