Larang Munas, Menko Polhukam Dinilai Intervensi Partai Golkar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai campur tangan pihak lain di internal partai berlambang pohon beringin semakin nyata.

Menurut dia pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy yang meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak memberikan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali, Minggu (30/11) mendatang merupakan indikasinya.

"Pernyataan Menko Polhukam semakin mengonfirmasi campur tangan kekuasaan terhadap rumah tangga partai Golkar," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Larangan tersebut, jelas  menjadi preseden buruk bagi alam demokrasi kita saat ini. "Kader Partai Golkar dan seluruh elemen masyarakat tentu tidak akan tinggal diam terhadap tindakan refresif dan penyalahgunaan wewenang itu. Kami prihatin sekaligus menyesalkan sikap pemerintah yang sangat politis tersebut," kata dia.

Pertanyakan Menko Polhukam

Sementara itu, putri Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi menyesali terjadinya kisruh di DPP Partai Golkar.

"Tentu saya menyesali terjadinya bentrokan itu," kata sosok yang akrab dikenal Titiek Soeharto itu.

Meski demikian, ia yakin masalah di internal Golkar akan selesai. "Dinamika partai saja, mudah-mudahan bisa selesai," kata dia.

Terkait adanya larangan dari Menko Polhukam agar tidak memberikan izin kepada Golkar untuk melaksanakan Munas di Bali pada Minggu (30/11) hingga Rabu (3/12) mendatang, Titiek mempertanyakan larangan tersebut.

"Kita pertanyakan sikap Menko Polhukam yang melarang Golkar melakukan Munas. Kenapa Menko Polhukam parno gitu padahal kita ingin menggelar acara internal partai," kata dia.

"Atas dasar apa kita dilarang untuk gelar Munas. Ini keinginan DPD I dan II Golkar untuk melaksanakan Munas," Politisi Partai Golkar itu menambahkan.

Editor : Eben Ezer Siadari