Larang Perempuan Masuk Universitas, Taliban Dikecam Dunia

SATUHARAPAN.COM-Liga Muslim Dunia (MWL), Uni Emirat Arab (UEA), dan Pakistan, mengecaman keputusan Taliban Afghanistan yang menutup akses ke universitas bagi perempuan.

Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional UEA dan rekannya Bilawal Bhutto Zardari, Menteri Luar Negeri Pakistan, membahas keputusan tersebut melalui pembicaraan telepon, kata kantor berita negara WAM melaporkan pada hari Kamis (22/12).

Kedua diplomat top itu menekankan bahwa Islam sebagai agama memberikan perhatian yang signifikan kepada perempuan, memberi mereka posisi istimewa, dan menjaga hak-hak mereka.

Mereka menegaskan perlunya menjamin hak-hak perempuan, serta pentingnya partisipasi perempuan dan anak perempuan secara penuh dan setara dalam semua aspek kehidupan.

Kedua menteri menggarisbawahi selama pembicaraan telepon posisi tegas mereka dalam mendukung keamanan, stabilitas dan perdamaian di Afghanistan dan menyerukan kemajuan upaya internasional yang bertujuan untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bagi rakyat Afghanistan.

Keputusan Taliban pada hari Selasa untuk mencabut hak perempuan untuk kuliah telah menuai reaksi regional dan internasional.

Pada hari Kamis, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (MWL), Ketua Asosiasi Cendekiawan Muslim, Dr. Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, juga mengecam keputusan ini, karena “bertentangan dengan pedoman Islam dan konsensus dari para ulama negara Islam,” kantor berita resmi Arab Saudi, SPA melaporkan hari Kamis.

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa keputusan tersebut “melanggar nilai-nilai internasional dan kemanusiaan, merampas hak sah perempuan dan anak perempuan Afghanistan atas pendidikan, dan rakyat Afghanistan pada umumnya dari kompetensi perempuan mereka untuk berkontribusi pada kemakmuran dan pembangunan mereka.”

Dr. Al-Issa juga menyatakan, atas nama MWL dan akademi global, badan dan dewan, solidaritas penuh dengan perempuan dan anak perempuan Afghanistan dan rakyat Afghanistan secara keseluruhan dalam masalah penting pendidikan sebagai prioritas dasar hukum Islam.

Dia menyerukan pemerintah sementara Afghanistan untuk membatalkan keputusan ini, dan kemudian mengambil jalan kebulatan suara ulama Islam dari berbagai sekte mereka dalam masalah penting ini.

Pada hari Rabu, kementerian luar negeri Arab Saudi juga meminta Taliban untuk membatalkan langkah tersebut, lapor kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

Larangan Taliban atas pendidikan di universitas bagi perempuan bertentangan dengan “memberikan hak hukum penuh kepada perempuan Afghanistan, yang terutama adalah hak atas pendidikan, yang berkontribusi untuk mendukung keamanan, stabilitas, pembangunan dan kemakmuran bagi Afghanistan dan saudara-saudaranya,” kata kementerian dalam sebuah pernyataan dikutip SPA.

Stephane Dujarric, juru bicara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), juga mengatakan: “Ini adalah langkah lain yang sangat meresahkan dan sulit membayangkan bagaimana negara dapat berkembang, menghadapi semua tantangan yang dimilikinya, tanpa partisipasi aktif perempuan dan pendidikan perempuan.”

Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, mengatakan dia "sangat kecewa" dengan pengumuman tersebut, menambahkan: "Perempuan Afghanistan pantas mendapatkan yang lebih baik. Afghanistan layak mendapatkan yang lebih baik.”

“Taliban baru saja secara definitif membatalkan tujuan mereka untuk diterima oleh komunitas internasional.”

Editor : Sabar Subekti