DK PBB Keluarkan Resolusi: Myanmar Harus Bebaskan Semua Tahanan

PBB, SATUHARAPAN.COM- Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) menyetujui resolusi pertamanya tentang Myanmar pada hari Rabu (21/12), menuntut segera diakhirinya kekerasan di negara Asia Tenggara itu dan mendesak penguasa militernya untuk membebaskan semua tahanan yang "ditahan secara sewenang-wenang" termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dan memulihkan institusi demokrasi.

Resolusi tersebut menegaskan kembali seruan dewan beranggotakan 15 negara untuk pihak lawan di negara itu untuk melakukan dialog dan rekonsiliasi dan mendesak semua pihak “untuk menghormati hak asasi manusia, kebebasan mendasar dan supremasi hukum.”

Pemungutan suara dewan adalah 12-0 dengan tiga abstain, China, Rusia dan India.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, yang negaranya mensponsori resolusi tersebut, mengatakan resolusi itu adalah yang pertama diadopsi oleh badan paling kuat di PBB sejak negara itu, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, bergabung dengan PBB pada tahun 1948.

Ini adalah hasil dari militer yang membatalkan hasil pemilu demokratis dan merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021, menjerumuskan negara ke dalam serangkaian krisis yang berjatuhan dengan “konsekuensi negatif bagi kawasan dan stabilitasnya,” katanya.

"Hari ini kami telah mengirimkan pesan tegas kepada militer, bahwa tidak diragukan lagi kami mengharapkan resolusi ini dilaksanakan secara penuh," kata Woodward. “Kami berdiri bersama rakyat Myanmar. Sudah saatnya junta mengembalikan negara kepada mereka.”

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony J. Blinken, memuji pengadopsian resolusi tersebut sebagai langkah penting tetapi mengatakan bahwa Dewan memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan “untuk memajukan solusi yang adil” terhadap krisis tersebut.

“Dewan Keamanan harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari cara tambahan untuk mempromosikan kembali ke jalur demokrasi, memajukan pertanggungjawaban atas tindakan rezim, dan mendukung upaya ASEAN untuk mencapai implementasi yang berarti dari Konsensus Lima Poin,” katanya dalam sebuah pernyataan, mengacu pada rencana Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan Sekretaris Jenderal, Antonio Guterres, tetap "sangat prihatin" tentang memburuknya situasi kemanusiaan dan hak asasi manusia di Myanmar. “Kami menyambut baik pesan kuat dari Dewan Keamanan ini,” katanya. (AP

Editor : Sabar Subekti