Layanan Publik Yogyakarta Ada di Genggaman Tangan

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM -- Terobosan terbaru dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dengan menyempurnakan penggunaan teknologi informasi untuk media pelayanan publik. Jika sebelumnya informasi terkait dengan pelayanan publik tersebut hanya bisa diakses melalui komputer maupun jaringan internet, kini hal tersebut dapat diakses melalui ponsel alias berada di genggaman tangan.

Terobosan Pemda DIY tersebut diberi nama program Jogja Cyber Province. Program ini akan menyasar seluruh Dinas di DIY untuk memberikan akses secara bebas kepada masyarakat terkait program-program yang sedang dijalankan. Beberapa program yang diproyeksikan akan dijalankan, seperti Jogja Agricenter (Dinas Pertanian), Jogja Belajar (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga), serta Jogja Sehat (Dinas Kesehatan).

“Penggunaan teknologi informasi untuk layanan publik bukan hal yang baru lagi untuk Pemda DIY. Namun, selama ini cara untuk mengakses pelayanan tersebut terbatas pada komputer meja atau jaringan internet saja. Kini, pemerintah menyasar layanan genggam sehingga masyarakat dapat mengakses kapan saja dan di mana saja,” demikian kata Kepala Bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informatika Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) DIY, Roni Primanto Hari pada Jumat (15/1) di Yogyakarta.

Roni mengungkapkan, bahwa untuk mewujudkan program Jogja Cyner Province tersebut, pihaknya telah melakukan kontak dengan perusahaan perangkat lunak, Microsoft Developer. Menurut Roni, pembicaraan dengan Microsoft telah berjalan dengan lancar, bahkan Microsoft menawarkan untuk membuatkan desain perencanaan yang bersifat efektif dan efisien.

“Microsoft bersedia menjadi tim pendukung untuk membantu mengembangkan program ini berdasarkan pengalaman dan hasil riset yang selama ini telah mereka lakukan di sejumlah daerah,” jelas Roni.

Seperti diketahui, pada Selasa (12/1) silam, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari Microsoft Developer di Kantor Kepatihan. Usai pertemuan, Sri Sultan HB X menyatakan bahwa perlu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pihak Microsoft. Diharapkan, proses MoU dapat terealisasi pada bulan Januari. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja