Lebanon: Gaji Menteri Dipotong 50 Persen

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM - Kabinet Lebanon diperkirakan akan menyetujui reformasi ekonomi, termasuk memotong separuh gaji menteri, pada hari Senin (21/10) dalam upaya untuk meredakan krisis ekonomi dan meredakan protes yang telah menjadi pertikaian besar di kalangan elite penguasa.

Ini adalah konflik elite politik terbesar di Lebanon dalam beberapa dekade. Para pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan pada hari kelima demonstrasi yang dipicu oleh kelumpuhan ekonomi , dan kemarahan rakyat atas dugaan korupsi para elite politik yang telah membawa Lebanon ke dalam krisis.

Para pejabat, yang dikutip Reuters,  mengatakan bahwa Perdana Menteri Saad al-Hariri telah menyetujui paket reformasi dengan mitra pemerintahnya untuk mengatasi krisis yang telah menyebabkan ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan.

Pemerintah bertemu mulai pukul 10:30 pagi waktu setempat di istana presiden di Baabda, di pinggiran kota Beirut, dan dihadiri Presiden Lebanon, Michel Aoun.

Sementara, di pusat kota Beirut, tempat protes terbesar, orang-orang terus melakukan demonstrasi. "Jika kita melalukan reformasi, untuk awalnya itu baik, untuk menenangkan badai, dan orang-orang yang marah ... tetapi dalam jangka panjang, saya tidak tahu apakah itu akan membuat perubahan," kata Rida Jammoul, pelatih sepak bola di Beirut.

Pengunjuk rasa lain, Ziad Abou Chakra, mengatakan dia akan terus memprotes sampai pemerintah digulingkan. "Kami akan tinggal di sini dan kami tidak akan membuka jalan, apa pun yang terjadi," katanya, berjaga di blok jalan di daerah Zouk Mikhael di utara Beriut.

Rencana reformasi mencakup pemotongan 50% gaji presiden, menteri dan anggota parlemen, serta pengurangan tunjangan bagi lembaga dan pejabat negara. Hal ini juga termasuk bank sentral dan bank swasta yang menyumbang 3,3 miliar dolar AS untuk mencapai "mendekati nol defisit" untuk anggaran 2020.

Pemerintah juga bertujuan untuk memprivatisasi sektor telekomunikasi dan merombak sektor listrik yang mahal dan hancur, salah satu ketegangan terbesar pada keuangan Lebanon yang semakin menipis.

Persaingan Sektarian

Hariri, yang memimpin kabinet koalisi yang terperosok dalam persaingan dan konflik sektarian dan politik. Dia memberikan tenggat waktu 72 jam kepada pemerintahnya yang berselisih pada hari Jumat (18/10) untuk menyetujui reformasi untuk menangkal krisis. Dia juga mengisyaratkan bahwa dia mungkin akan mundur. Batas waktu itu berakhir pada hari Senin ini.

Namun Suara yang disampaikan pemrotes, termasuk dari para pemimpin serikat buruh dan politisi, telah bergabung dengan seruan agar pemerintah Hariri mengundurkan diri.

Protes telah menyebar ke seluruh negeri sejak hari Kamis. Bank ditutup pada hari Senin dan serikat buruh utama mogok, dan mengancam melakukan aksi lebih lanjut.

"Pesan kepada para politisi jangan pernah meremehkan kekuatan rakyat karena begitu mereka bersatu mereka akan meledak - secara damai," kata Hiba Dandachli, 36, seorang wirausahawan sosial yang membantu mengatur pembersihan.

"Ada anak-anak, anggota keluarga yang terlibat, semua dari berbagai agama dan latar belakang," katanya. "Jika para politisi belajar dari ini, mereka akan belajar bagaimana memimpin negara lebih baik."

Editor : Sabar Subekti