Legislator Sarankan Kapolri Baru Bentuk Densus Tipikor

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani mengusulkan agar nantinya Kapolri baru yang terpilih menggantikan Jenderal Timur Pradopo dapat membentuk detasemen khusus tindak pidana korupsi (densus tipikor) guna meningkatkan upaya pemberantasan tindak korupsi.

"Kami melihat masih ada kelemahan Kepolisian dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Fraksi PPP menggagas betul apakah Pak Sutarman akan menyetujui untuk membentuk densus tipikor," kata Ahmad Yani saat ditemui di Gedung Nusantara II di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dengan makin maraknya tindak pidana korupsi di berbagai lembaga dan instansi di Indonesia, kepolisian tentu memerlukan badan khusus untuk meningkatkan upaya penanganan terhadap tindakan korupsi.

"Kita sudah ada densus terorisme, BNN, lalu kenapa masalah korupsi tidak menjadi bagian terpenting lainnya untuk ditangani? Hal ini yang ingin kami tanyakan langsung, karena penanganan korupsi ini sangat penting," ujarnya.

Ia berpendapat dalam bidang penanganan tindak pidana terorisme, Kepolisian RI memang patut mendapatkan penghargaan atas kinerja yang dianggap baik.

"Kami melihat Polisi sudah mendapatkan apresiasi dalam hal penanganan terorisme, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Begitu pula halnya dengan penanganan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba," ucapnya.

Namun, titik lemah Kepolisian RI saat ini, menurut dia, adalah dalam hal penanganan tindak pidana korupsi.

"Titik terlemah Polri saat ini memang ada di cara penanganan tindak pidana korupsi. Maka kami akan menanyakan kepada calon Kapolri mengenai cara peningkatan penanganan korupsi di mabes, polda, dan polres. Kalau jawabannya tidak jelas dan `mengambang`, dengan berat hati Fraksi PPP mungkin belum memberikan persetujuan," kata Ahmad Yani.

Ia mengatakan, pihaknya tentu menggunakan proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR sebagai alat untuk menilai dan mempertimbangkan kelayakan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Sutarman sebagai pimpinan Kepolisian RI yang baru.

"Dalam forum ini kan, kesempatan kami mempertimbangkan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon Kapolri. Ini tergantung nanti bagaimana jawaban dari Pak Sutarman," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Ahmad Yani juga menyoroti masalah lain di Kepolisian yang dinilai cukup rentan, yaitu masalah keamanan.

"Masalah lain di Kepolisian yang paling rentan saat ini adalah masalah keamanan, termasuk polisi sendiri saat ini tidak aman. Misalnya, kejadian penembakan beberapa aparat kepolisian kita belakangan ini," ungkapnya.

Dalam hal pengawasan internal, kata dia, pihaknya ingin melihat konsep calon Kapolri Komjen Pol Sutarman dalam memperlakukan dan memberdayakan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.

"Jadi, hal-hal penting seperti inilah yang akan kami tanyakan dalam `fit and proper test` nanti, yakni korupsi, Divpropam, dan pendidikan kepolisian ke depan bagaimana," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Moeldoko: Sutarman "Pas" sebagai Kapolri

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menilai calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Sutarman cocok sebagai pengganti Jenderal Timur Pradopo.

"Pas," ujar Jenderal Moeldoko yang ditemui di gedung parlemen Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kinerja Komjen Pol Sutarman selama ini cukup baik. Moeldoko yang mengaku kenal dengan Kepala Badan Reskrim dan Kriminal (Kabareskrim) Polri sejak masih taruna itu menilai kerjanya juga cukup baik selama ini.

"Beliau teman saya yang saya pahami dari taruna dulu. Saya kenal beliau dan kerjanya cukup baik," terangnya.

Ia juga menampik adanya anggapan bahwa hubungan kedua lembaga itu kurang harmonis. Dengan naiknya Komjen Pol Sutarman sebagai Kapolri, ia berharap sinergi kedua lembaga justru makin kuat dan baik.

"Selama ini baik saja. Ke depan harus lebih kuat dan makin bagus," katanya.

Kamis (17/10) ini, Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Sutarman.

Rangkaian uji kepatutan dan kelayakan telah dimulai pekan lalu dengan mengunjungi kediaman Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri itu.

Pada Rabu (16/10) Komisi Hukum itu mengundang PPATK dan Kompolnas untuk mempresentasikan rekomendasi PPATK dan kinerja mantan ajudan Presiden KH Abdurrahman Wahid, itu selaku calon Kapolri.

Komjen Pol Sutarman ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Timur Pradopo yang dipercepat masa pensiunnya. Timur sedianya akan pensiun Januari 2014. (Antara)