Lima Hal Yang Mengubah Hong Kong dengan UU Keamanan Nasiona Baru

SATUHARAPAN.COM-Undang-undang baru China yang kontroversial di Hong Kong memberi Beijing kekuasaan yudisial yang belum pernah terjadi sebelumnya di kota pusat keuangan itu. UU keamanan itu memberi yurisdiksi bagi China penanganan kasus, persidangan rahasia tanpa juri, dan agen keamanan nasional.

UU dikejar dengan cepat oleh Beijing untuk disahkan setelah kota semi-otonom itu diguncang selama berbulan-bulan protes prodemokrasi yang meluas tahun lalu. Para pejabat Partai Komunis di Beijing mengecam para pemrotes itu sebagai kekerasan, separatis yang didukung asing.

UU ini akan menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi sistem hukum Hong Kong yang dijamin oleh konstitusi kecil, dan akan memiliki konsekuensi yang luas pada kehidupan di kota berpenduduk 7,5 juta orang itu. Berikut adalah lima hal utama tentang UU yang kontroversial itu.

Hukuman Maksimum Seumur Hidup

Empat kategori pelanggaran pidana yang dijabarkan dalam UU itu adalah: pemisahan diri, subversi kekuasaan negara, kegiatan teroris dan kolusi dengan pasukan asing dan eksternal untuk membahayakan keamanan nasional.

Pelaku utama dan pelanggar serius dapat menerima hukuman maksimal seumur hidup, atau penjara lebih dari 10 tahun, karena pelanggaran di semua kategori.

Tindakan kriminal di bawah kategori kolusi asing meliputi: menghasut kebencian warga Hong Kong terhadap Hong Kong atau pemerintah China, manipulasi pemilu atau sabotase, dan sanksi terhadap Hong Kong atau China.

Sementara itu, merusak transportasi umum dan fasilitas publik tertentu akan diklasifikasikan sebagai terorisme di bawah hukum itu.

Siapa pun yang mengorganisir atau mengambil bagian dalam tindakan yang bertujuan memecah belah negara, terlepas dari apakah mereka menggunakan kekerasan atau tidak, akan dianggap melakukan pelanggaran.

Mereka yang dihukum akan dilarang ikut dalam pemilihan Hong Kong.

Yurisdiksi China atas Kejahatan Sangat Serius

Sebelum pengesahannya, UU itu memicu kekhawatiran yang meluas atas matinya sistem hukum independen Hong Kong. Menurut UU itu, China dapat mengambil alih seluruh penuntutan dari penangkapan hingga pengadilan untuk kasus: campur tangan asing yang rumit, kasus "sangat serius" dan kasus di mana keamanan nasional menghadapi "ancaman serius dan realistis".

"Baik agen keamanan nasional dan Hong Kong dapat meminta untuk meneruskan kasus ini ke China daratan," kata UU itu. Dalam sistem peradilan China yang tidak jelas, kasus-kasus pidana biasanya memiliki tingkat hukuman lebih dari 99 persen.

Para pembela hak asasi manusia mengklaim bahwa beberapa kasus keamanan nasional sangat mungkin bermotivasi politik, dengan para terdakwa ditolak haknya atas peradilan yang adil dan terbuka.

Aktivis, pembangkang, pengacara, dan penentang pemerintah lainnya secara rutin menjadi sasaran hukum keamanan nasional China sendiri, dan sering menjadi sasaran penahanan ekstra-legal yang berkepanjangan dan bahkan penyiksaan saat menunggu persidangan.

Uji Coba Rahasia, Tanpa Juri

UU itu menyatakan bahwa kasus-kasus keamanan nasional tertentu dapat ditahan secara tertutup tanpa juri di Hong Kong jika mengandung rahasia negara, meskipun putusan dan keputusan akhirnya akan dipublikasikan.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, secara pribadi akan menunjuk hakim untuk kasus-kasus keamanan nasional, tetapi masa jabatan mereka terbatas hanya satu tahun.

Terdakwa tidak akan diberikan jaminan "kecuali hakim memiliki alasan yang cukup untuk percaya bahwa mereka tidak akan terus melakukan tindakan yang membahayakan keamanan nasional".

Badan Keamanan Nasional Baru

UU yang kontroversial itu memberi wewenang pada China untuk membentuk agen keamanan nasional di kota itu, yang dikelola oleh pejabat yang tidak terikat oleh hukum setempat ketika menjalankan tugas.

"Pemerintah Hong Kong tidak memiliki yurisdiksi atas agen keamanan nasional di Hong Kong dan stafnya ketika mereka melaksanakan tugas yang diatur dalam UU ini," kata teks tersebut.

Departemen Kehakiman Hong Kong juga diharuskan oleh hukum untuk membentuk departemen penuntutan sendiri untuk kejahatan keamanan nasional, yang kepalanya akan ditunjuk oleh Carrie Lam.

UUtersebut memberi wewenang polisi mengumpulkan bukti, termasuk menyadap komunikasi dan memata-matai tersangka. Juga dapat meminta platform dan penyedia layanan untuk menghapus informasi dan membantu dalam penyelidikan.

Pengawasan LSM Asing dan Organisasi Berita

Badan-badan pemerintah akan mengambil "langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat manajemen... LSM asing, dan eksternal dan organisasi berita" di Hong Kong, menurut hukum itu.

Konstitusi mini Hong Kong menjamin kebebasan berbicara dan kebebasan pers, tidak seperti di China, di mana media dan semua bentuk komentar publik diawasi dengan ketat oleh pemerintah.

Wartawan asing di China mengatakan mereka sering mengalami pelecehan dan intimidasi dari pihak berwenang, sementara beberapa jurnalis Amerika Serikat telah diusir dari negara itu dalam beberapa bulan terakhir.

UU ini juga berlaku untuk penduduk tidak tetap Hong Kong yang melakukan pelanggaran hukum, meskipun mereka tidak berada di tanah Hong Kong.

Perusahaan yang melanggar UU keamanan nasional akan didenda dan mungkin operasinya ditangguhkan. (AFP)

Editor : Sabar Subekti