Lima Metode Penggalian Data Perempuan Miskin Mulai Diterapkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Warga kelurahan Bidara Cina Jakarta Timur mulai menerapkan lima metode penggalian untuk program Gender Watch yang digagas oleh Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan (Institut KAPAL Perempuan). Program yang difasilitasi oleh KAPAL Perempuan tersebut telah dimulai sejak 25 Mei hingga 1 Juni 2015.

“Kalau kemarin (Senin) mereka (warga Bidara Cina) sudah melakukan transek (penelusuran lokasi) keliling. Itu semangat sampai malam juga. Kalau hari ini sudah melakukan metode yang pertama yaitu pemetaan partisipatif yang juga melibatkan forum multipihak seperti Ketua RT, Ketua RW, Kelurahan dan beberapa lembaga masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya warga yang sudah ikut Sekolah Perempuan saja,” kata aktivis KAPAL Perempuan Budhis Utami di Kantor Kelurahan Bidara Cina Jalan Tanjung Lengkong Jakarta Timur, Selasa (26/5).

Dia memaparkan bahwa untuk melaksanakan program Gender Watch ini memang membutuhkan waktu berhari-hari dan melibatkan banyak pihak. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang lebih akurat tentang perempuan miskin agar mereka mendapatkan hak perlindungan sosial secara adil dari pemerintah.

Dalam penggalian data untuk Program Gender Watch ini, warga Bidara Cina memakai lima sistem yang merupakan bagian dari Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk menghasilkan data yang lebih detil. Sistem PRA ini melibatkan peran serta masyarakat sekitar sehingga menghasilkan data yang lebih akurat. Sebelum menerapkan kelima sistem tersebut, warga akan melakukan transek dan membuat peta daerah tersebut dengan detil (pemetaan partisipatif)

Kelima sistem tersebut adalah ranking sosial ekonomi, ranking masalah, bagan kecenderungan, diagram venn dan lintasan sejarah.

Pada Selasa (26/5), warga Bidara Cina sudah melakukan pemetaan partisipatif untuk mengetahui dan mengenal secara mendalam wilayah Bidara Cina secara keseluruhan. Kemudian pemetaan tersebut dilakukan dengan menandai di mana saja batas wilayah seperti batas RW, sungai, jalan besar dan gang.

Kemudian, partisipan menandai lembaga apa saja yang ada di setiap RW di Bidara Cina seperti kantor, bank, toko, rumah, pos RW, kantor pemerintahan, minimarket dan pasar. Setelah semuanya terpasang, fasilitator dari KAPAL Perempuan mengajak para partisipan untuk menandai ranking sosial ekonomi yang terdiri dari penggolongan ekonomi warga kaya, sedang dan miskin yang kriterianya telah disepakati sebelumnya.

“Sekarang kita bisa menarik kesimpulan dalam peta tersebut wilayah mana saja yang paling miskin di Bidara Cina. Dalam pemetaan partisipatif juga kita bisa melihat bahwa ternyata perempuan yang tinggal di sini lebih mengenal lingkungan Bidara Cina dibandingkan dengan orang yang kita anggap sudah lebih lama tinggal di situ. Semuanya saling melengkapi,” kata Budhis.

Gender Watch

Gender Watch merupakan sebuah program pengawasan untuk kesejahteraan perempuan khususnya perempuan marjinal yang sedang digagas oleh Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (Institut Kapal Perempuan) ini dirancang untuk membantu dan mendampingi program kesejahteraan yang dicanangkan oleh pemerintah agar tepat sasaran serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Untuk membentuk tim yang mampu bekerja sama dengan baik yang dia sebut dengan Forum Multistakeholder, pada wawancara dengan satuharapan.com beberapa waktu yang lalu, Misiyah menyatakan bahwa sangat diperlukan orang-orang yang berkomitmen tinggi dan sukarela menyediakan waktu dan pikiran dalam membantu agar program ini berjalan dengan baik.

Program ini akan berjalan di lima kabupaten seperti Sulawesi Selatan, Lombok Timur, Lombok Utara, Gresik-Jawa Timur dan Jakarta Selatan. Dalam prakteknya akan ada pengumpulan data dari para relawan yang ada di desa atau kelurahan kemudian dikumpulkan di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten ini kemudian dilakukan analisa kebijakan-kebijakan apa saja yang telah atau belum tepat sasaran, anggaran dan realisasi program juga akan didata dan dipantau.

Dia berharap bahwa nantinya program ini akan menjadi program jangka panjang yang terus dikontrol oleh masyarakat sipil dan nantinya program ini bukan milik Kapal Perempuan lagi tetapi milik Forum Multistakeholder.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja