Lima Pesan Pertemuan Prabowo dan Jokowi
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dua tokoh yang saling bersaing dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu, Prabowo Subianto dan Joko Widodo kembali menyelenggarakan pertemuan. Kali ini, bertempat di Istana Bogor, pada Kamis (29/1) lalu, kedua tokoh bangsa tersebut bertemu sekitar 50 menit.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung Muradi berpendapat ada lima pesan yang ingin disampaikan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo, lewat pertemuan tersebut.
"Saya melihatnya berbeda berkaitan dengan pertemuan Jokowi-Prabowo tersebut dibandingkan dengan perdebatan yang berkembang selama ini. Justru saya ingin menggarisbawahi bahwa ada pesan yang ingin disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan Prabowo. Ada lima pesan yang saya tangkap dari pertemuan tersebut," kata Muradi kepada satuharapan.com, Minggu (1/2).
Pesan pertama, Jokowi ingin menyampaikan kepada partai politik pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar solid menyokong dia. Selama ini, menurut Muradi, Jokowi merasa hanya PDI Perjuangan yang menyokongnya dalam menanggapi masalah penundaan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Partai lainnya cenderung wait and see, padahal masalah pemilihan Kapolri ini makin rumit dan butuh soliditas partai pendukung," ucap Muradi.
Kedua, Jokowi ingin mengirim pesan kepada menteri atau pejabat setingkat menteri yang berasal dari nonpartai untuk ikut memikirkan permasalahan pengangkatan Kapolri ini. Muradi menekankan kurangnya peran Kepala Staf Kantor Kepresidenan Luhut Pandjaitan terkait hal ini.
Ia menilai Luhut seharusnya bisa menunjukkan peran dalam melakukan komunikasi politik. "Bukan isu apabila yang pontang-panting melakukan lobi dan menjadi penghubung antara Presiden dengan sejumlah pihak yang terkait dengan kekisruhan tersebut adalah Seskab, Andi Widjadjanto, dan Mensesneg Pratikno. Padahal, seharusnya ada juga Luhut Panjaitan, Kepala Staf Kantor Kepresidenan yang seharusnya melakukan komunikasi politik, sebagaimana yang menjadi deskripsi kerjanya," ucap Muradi.
Pesan pada Ormas
Pesan selanjutnya yang ingin disampaikan Jokowi melalui pertemuan tersebut ditujukan kepada aliansi dan organisasi masyarakat sipil yang mendesak Presiden Jokowi untuk berpihak kepada KPK dan tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Muradi menilai, pertemuan Jokowi-Prabowo berimplikasi bahwa desakan masyarakat bisa saja menarik gerbong dukungan dari Prabowo. Jika terjadi, Muradi berpendapat bahwa dukungan ini justru bisa menjadi dilema.
"Artinya, Presiden Jokowi sudah menangkap pesan apa yang menjadi konsen dari koalisi masyarakat sipil tersebut dan biarkan Presiden memutuskan mana yang terbaik," kata dia.
Pesan keempat ditujukan kepada KPK dan Polri. Menurut Muradi, Jokowi cenderung ingin menegaskan bahwa akibat situasi yang tidak kondusif, masalah ketegangan antara KPK dan kepolisian akan berakhir pada transaksi di tingkat elite.
Hal ini bisa membawa kerugian lebih besar bagi KPK maupun Polri. "Sehingga akan lebih baik untuk fokus pada penuntasan permasalahan tersebut dalam konteks penegakan hukum," ujar Muladi.
Pesan pada DPR
Pesan lainnya ingin ditujukan Jokowi kepada DPR. Muradi mengatakan, Jokowi ingin menegaskan bahwa konstelasi politik dapat saja berubah bergantung pada kepentingan dan kemungkinan dukungan yang saling menguntungkan.
Melalui pertemuan itu, Jokowi mengantisipasi kemungkinan sejumlah fraksi mempermasalahkan apa pun langkah yang diambil Presiden.
"Mengingat Jokowi juga telah mengantisipasi kemungkinan itu dengan melakukan pertemuan dengan Prabowo. Hal ini dipertegas oleh Prabowo bahwa selama untuk kepentingan publik maka KMP menjamin akan mendukung. Artinya, pesan yang harus digarisbawahi bahwa perlu penekanan dukungan KIH harus tetap bulat pada Presiden apa pun pilihan Presiden Jokowi," ucap Jokowi.
Editor : Eben Ezer Siadari
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...