LSI: 40,9 Persen Tidak Puas dengan Kinerja Wapres Ma'ruf

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan 40,9 persen warga tidak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan mayoritas warga atau 69,8 persen merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Namun, sebanyak 40,9 persen warga menilai tidak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasil ini berdasar survei LSI yang melibatkan 1.200 responden pada 25-31 Januari 2021 dengan toleransi kesalahan ± 2.9 persen.

"Agak jomplang tingkat kepuasannya antara presiden dan wakil presiden. Mungkin ini bisa menjadi kajian bagi pihak terkait," jelas Djayadi Hanan dalam konferensi pers online, Senin (22/2/2021).

Djayadi Hanan menambahkan warga juga merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang membantu Presiden.

Warga merasa paling puas dengan kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara kepuasan warga paling rendah pada kerja menteri perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Survei ini juga menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto dalam simulasi nama calon presiden lebih unggul yakni 26 persen dibandingkan nama lainnya.

Adapun di bawah Prabowo terdapat Ganjar Pranowo 15,4 persen dan Anies Baswedan 13,3 persen. Sementara dari sisi partai, PDIP menempati urutan pertama paling banyak disebut responden sebanyak 20,1 persen, disusul gerindra 11 persen, dan Golkar 8,3 persen.

"Kalau kita asumsikan pemilu 2024, dengan asumsi tidak ada revisi UU Pemilu, maka kemungkinan ada dua atau tiga calon pada 2024. Itu berarti untuk menjadi dominan dia harus memiliki 40 persen elektabilitas. Tapi belum ada seperti itu untuk saat ini."

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan hasil survei ini menunjukkan posisi Partai Gerindra dan elektabilitas Prabowo Subianto stabil. Hanya, bedanya untuk 2024, Presiden Jokowi tidak akan maju kembali dalam pemilihan presiden 2024.

Sementara terkait UU Pemilu, kata dia, Partai Gerindra bersama fraksi lainnya sepakat tidak akan merevisi UU Pemilu yang disahkan pada 2017 lalu.

"Kemungkinan besar RUU Pemilu akan didrop dari Prolegnas. Kami sepakat dengan presiden Jokowi, bahwa lebih baik UU ini kita jalankan dulu, kalau ada yang kurang kita sempurnakan," jelas Supratman.

Sementara, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya masih terbuka untuk merevisi UU Pemilu.

Menurutnya, revisi tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki UU karena dalam penerapan banyak mengakibatkan petugas pemilu meninggal. Namun, untuk kandidat calon presiden, menurutnya PDIP masih melihat dinamika ke depan yang kemungkinan akan terus berubah.

"UU pemilu mari kita sempurnakan, supaya lebih berkualitas dan pemilu kita tidak rumit. Karena 2019 lalu, banyak penyelenggara pemilu yang kelelahan terutama saat penghitungan," jelasnya.

Djarot mengklaim PDIP paling banyak disebut responden karena terus melakukan kerja-kerja politik di masyarakat. Seperti melakukan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif. (VOA)