Luhut Bantah Informasi Indonesia Gandeng CIA

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, menampik informasi pembentukan Badan Cyber Nasional Republik Indonesia dibantu Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat.

Menurut Luhut, seperti dikutip situs resmi Kepala Kantor Staf Presiden, hari Minggu (23/8), informasi yang menyebutkan Indonesia akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam pembuatan sistem kemanan siber untuk mengawasi komunikasi warga lewat sistem Big Data tidak benar.

Lebih lanjut, dia mengatakan, sistem itu diisukan bakal mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi WhatsApp, BlackBerrry Messenger, dan program jejaring sosial lain.

Purnawirawan jenderal TNI AD itu juga menegaskan, pembentukan Badan Cyber Nasional Republik Indonesia untuk memperkuat sektor pertahanan dan bidang sektor strategis non pertahanan. Penguatan teknologi siber ini dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan bangsa.

"Sistem siber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri," kata Luhut.

Dia mengatakan bakal menggandeng berbagai lembaga informasi pemerintah, semisal Lembaga Sandi Negara, deputi siber di berbagai kementerian lembaga, serta Kementerian Komunikasi dan informatika, bergabung. "Juga pakar teknologi informatika di Indonesia untuk turut mengabdi," ujar dia. Sehingga, gerak pemerintah di bidang teknologi informasi akan lebih padu dan seirama.

Dia juga sadar masing-masing lembaga dan perusahaan pemerintah telah memiliki sistem pengamanan siber. Sistem itu bakal tetap berjalan di tiap lembaga, namun badan siber yang terintegrasi ini tetap dibutuhkan untuk kepentingan lebih luas.

"Justru, pembangunan siber sekuriti nasional ini dimaksudkan menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa," kata Luhut.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Rudiantara, mengatakan pembuatan sistem pertahanan dan keamanan siber sudah mendesak.

Setiap hari, dari pengamatan Kementerian Pertahanan secara aktual, pertahanan siber Indonesia kerap diserang. Indonesia, kata dia, juga menjadi tempat transit masyarakat luar negeri yang melakukan transaksi ilegal. "Kita harus segera meresponnya dengan mengembangkan pertahanan cyber dalam negeri," kata Rudiantara.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja