Luhut Nilai Presiden Tak Perlu Utusan Khusus untuk Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu menunjuk ‘utusan khusus’ untuk membantu mempersiapkan dialog nasional guna mewujudkan perdamaian di tanah Papua.

Menurutnya, masalah di tanah Papua sederhana, yakni tidak adanya pengelolaan yang baik. Selain itu, dia menilai sudah ada putra Papua, Lenis Kogoya, yang ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden untuk menangani berbagai permasalahan dan isu di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut.

"Untuk apa dialog? Masalahnya sederhana, jelas ini kita tidak kelola dengan baik, padahal dana ada, peluang ada, kewenangan ada, kenapa tidak dikelola?" ucap Luhut kepada sejumlah wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Pusat, hari Selasa (15/3).

"Kan sudah ada Pak Lenis Kogoya," dia menambahkan. (Baca: Putra Papua Sekitar Jokowi Tak Bisa Jadi Jembatan Aspirasi)

Luhut pun menyampaikan akan mengunjungi Universitas Cendrawasih, Papua, hari Selasa (29/3) mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Luhut akan menjelaskan berbagai program pemerintah dan keelokan tanah Papua yang selama ini tidak dikelola dengan baik.

Menurutnya, selama ini kelalaian terjadi dalam pengelolaan di Papua, pendidikan kepada anak muda pun tidak dijalankan dengan baik. "Padahal uangnya ada, kesempatan ada, itu berapa triliun rupiah dari dana otonomi khusus? Masa tidak bisa bikin boarding school atau buat Papua punya institut teknologi?" kata Luhut.

Dia pun menegaskan, pendidikan harus diutamakan dalam pembangunan di Papua dan Pemerintah tengah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut.

"Sekarang Pemerintah mau perbaiki itu, dan itu tidak seperti membalik tangan," tutur Luhut.

Sebelumnya, Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim Papua LIPI) mengusulkan adanya ‘utusan khusus’ untuk membantu Presiden Jokowi mempersiapkan dialog nasional guna mewujudkan perdamaian di Papua dan Papua Barat. (Baca: LIPI Usulkan Jokowi Tunjuk Utusan Khusus untuk Papua)

Koordinator Tim Papua LIPI, Adriana Elizabeth, mengatakan ada empat kriteria yang harus dipenuhi 'utusan khusus' tersebut. Pertama, ‘utusan khusus’ itu merupakan figur yang sangat dipercaya Presiden Jokowi.

Kriteria selanjutnya 'utusan khusus' itu merupakan figur yang memiliki pemahaman yang akurat mengenai akar persoalan di Papua, harus objektif, dan tidak diskriminatif serta tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi-milisi sipil pro Indonesia atau yang mendukung kemerdekaan Papua.

Kata Adriana, 'utusan khusus' bisa dari kalangan sipil maupun militer. Bila dari militer, sebaiknya bukan dari Kopassus, karena ada resistensi dari masyarakat Papua. (Baca: LIPI: Dialog dengan Papua Jangan Dianggap Tabu).

Editor : Bayu Probo