Luhut Panjaitan: “Parpol Jangan Cuma Pikirkan Capres”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, mengimbau seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 tidak hanya memikirkan target mencapai syarat pencalonan presiden saja. Setiap parpol peserta Pemilu 2014 diharapkan mempunyai target, memiliki basis massa yang kuat di parlemen nanti.

"Seyogyanya parpol tidak hanya berorientasi pada kecukupan presidential threshold semata. Tetapi juga harus berpikir menjalin kerja sama dengan partai lain, agar pemerintahan mendatang dapat memperoleh dukungan suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," ucap Luhut Panjaitan, dalam jumpa pers di Menara Bakrie, Jakarta, pada Selasa (1/4).

Luhut melihat situasi perekonomian Inonesia berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Keadaan tersebut harus dihadapi oleh presiden terpilih mendatang sebagai akibat dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia.

“Sebagai risiko dari sistem pemerintahan presidensial, presiden mendatang tidak akan mungkin dapat berkontribusi maksimal untuk dapat memecahkan masalah-masalah bangsa Indonesia yang sangat komplek, termasuk diantaranya adalah masalah ekonomi atau fiskal, tanpa kekuatan mayoritas di DPR,” kata Luhut.

Selanjutnya, Luhut menyarankan agar koalisi parpol nantinya tidak terlalu besar, agar parlemen memiliki kestabilan dan tidak mudah goyah, serta memberi ruang bagi parpol lain menghadirkan pendapat berbeda.

“Menimbang pentingnya dukungan mayoritas di DPR, saya dan sejumlah rekan-rekan lainnya, bersama ini mendorong semua parpol yang akan mencalonkan presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden tahun ini agar menjalin kerja sama. Tidak usah terlalu besar, cukup dengan akumulasi suara di DPR melebihi 50 persen. Di antara partai partai yang bekerja sama tersebut, hendaknya ada parpol beraliran Islam, guna memberi warna religius pada setiap pengambilan keputusan,” Luhut menambahkan.

Luhut Menyarankan Yudhoyono

Selanjutnya, Luhut memberi masukan pada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatan periode keduanya. Menurutnya, Presiden Yudhoyono harus mengambil langkah-langkah untuk memecahkan masalah signifikan. Dengan tujuan, agar sejarah mencatat Presiden Yudhoyono meninggalkan sebuah warisan bagi masa depan Indonesia.

“Kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, disarankan agar menggunakan sisa waktu ini untuk mengambil langkah signifikan, mengatasi peliknya masalah ekonomi, khususnya fiskal. Karena bila tidak, terlepas dari berbagai hal baik yang telah dibuat beliau, sejarah tetap mencatat bahwa pada masa akhir pemerintahan panjangnya, Yudhoyono meninggalkan catatan fiskal yang sangat buruk, dengan defisit keuangan mencapai angka 2,5 persen dari Gross Domestic Product (GDP),” tutup Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan.

Editor : Bayu Probo