Luhut: Pembangunan di Papua Bukan Mimpi

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berbicara penuh dengan nada optimisme ketika meletakkan batu pertama pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada hari Selasa (29/3).

"Indonesia sekarang masuki suatu perubahan yang menurut saya cukup fundamental pembangunanya. Kami tidak hanya bicara pada tataran atas, tapi juga pada tataran bawah ada pemerataan pembangunan," kata Luhut.

Pembangunan sekarang ini, kata Luhut lagi, merupakan pembangunan infrastruktur yang baik sedang berlangsung di seluruh Indonesia dengan dana yang dialokasikan pemerintah kira-kira 10 miliar dolar AS dalam lima tahun ke depan.

"Ini belum pernah dalam sejarah Indonesia dalam pembangunan cukup besar. Kita berharap konektivitas pembangunan di Papua, misalnya di ketinggian Tolikara, kampungnya Pak Gubernur Lukas Enembe di Mamit, kemudian Wamena ke Agats, itu akan tembus jalannya dan itu akan membuat kemudahan," katanya lagi.

Setelah tembus jalan Trans Papua dari Sorong, Papua Barat sampai Merauke, Papua bukanlah hal yang mustahil atau mimpi saja.

"Kemudian perbatasan yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa ada jalan 100 km yang belum tembus, karena hubungan yang benar-benar rumit, sedang dicari jalan keluarnya apakah akan dibangun terowongan atau sebagainya. Pembangunan jalan Trans Papua yang terbilang ketinggiannya menyambung hingga ke Grasberg yang kemungkinan banyak tembaga dan emas, itu bisa dilakukan," katanya lagi.

Alumnus Akmil 1970 itu juga mengemukakan bahwa Papua merupakan tanah yang kaya dalam segi ekonomi, dengan pertumbuhannya bagus di atas rata-rata nasional.

"Ekonomi Papua sekarang tumbuh sembilan persen, dan itu saya paham karena jumlah dana yang diputar di sini, itu sampai mendekati Rp6 triiun, dan mungkin kekayaan Papua ini begitu besar sehingga membuat ekonomi tumbuh," katanya lagi.

Tetapi, kata dia pula, membuat ekonomi tumbuh juga perlu memperhatikan pemerataan pembangunan, karena jika pemerataan tidak ada maka akan menimbulkan kesenjangan yang ujung-ujungnya akan menimbulkan masalah keamanan.

"Oleh karena itu mimpi pak Gubernur Papua beberapa jam terakhir yang kita bincang-bincang belakangan ini, ingin buat industri hydropower di Mamberamo, itu suatu mimpi besar. Mimpi ini harus diwujudkan, dirancang dengan baik supaya bisa berjalan untuk Papua, tidak bermasalah seperti Freeport," kata dia.

Mantan Menperindag di era Presiden Gus Dur itu dari awal sudah menyampaikan kepada Gubernur Lukas Enembe bahwa pemerintah daerah harus terlibat di dalam pengembangan dan pembangunannya.

"Pemerintah daerah harus menjadi stakeholder dalam industri itu, sehingga manfaatnya bisa dirasakan," kata Menkopolhukam itu pula.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari