Lulusan Perguruan Tinggi RI Kurang Berminat Terjuni Infrastruktur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Indonesia terhambat dalam pembangunan infrastruktur, salah satu kendalanya yakni kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.

“Kalau saya harus berbicara saat ini sebenarnya tidak enak, karena sebagai pelaku bisnis infrastruktur, saya berpendapat di Indonesia sebenarnya yang lebih penting dibangun adalah SDM (Sumber Daya Manusia), karena banyak saat ini sarjana kok malah mencari pekerjaan di luar negeri, insinyur kerja bukan di bidangnya,” kata Ramdhani Basri, Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure  pada diskusi yang digelar PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kompas Gramedia bertajuk “Bank Infrastruktur Perlu Atau Tidak,” yang digelar di West Ballroom, Kempinski Hotel, Jakarta, Kamis (2/4).  

Sumber Daya Manusia menjadi masalah klasik, menurut Ramdhani,  karena bidang pengerjaan infrastruktur tidak terlalu diminati oleh lulusan perguruan tinggi di Indonesia.  Sebagai konsekuensinya,  kata Ramdhani, Infrastruktur saat ini didominasi pemerintah dan BUMN.

“Infrastruktur selama ini hanya berbicara tentang keuangan karena dikelola hanya oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Pemerintah,” kata Ramdhani.

“Kemudian BUMN tersebut merangkap sebagai regulator,” kata Ramdhani.

Ramdhani menyebut pada awal reformasi dahulu antara mulai dari 1999 hingga 2004 banyak orang yang tidak memiliki  izin dan konsesi,  bisa membangun bangunan yang tidak berizin dan kurang ditertibkan.

“BUMN ini sebenarnya permodalan sangat kuat tetapi sangat lambat dalam mengeksekuisi putusan atau sebuah risiko infrastruktur,” Ramdhani menambahkan.

Dalam diskusi yang digelar PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kompas Gramedia bertajuk “Bank Infrastruktur Perlu Atau Tidak,” menghadirkan pemateri lain seperti Direktur Utama Saritogal Capital, Sandiaga Uno, Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini, Direktur Utama  Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin,

“Solusi yang harus dikerjakan pemerintah saat ini adalah implementasi pemebebasan lahan yang kongkret,  pelayanan terpadu satu pintu, dan pemerintah jangan ragu-ragu untuk memberi insentif yang tepat kepada pengusaha yang hendak berpartisipasi pada proyek infrastruktur,” Ramdhani menambahkan.

Editor : Eben Ezer Siadari