Mahfud: Jadikan Hukum Panglima untuk Berantas Korupsi
KAMPAR, SATUHARAPAN.COM - Cara pemberantasan korupsi yang merajalela adalah hukum harus kembali menjadi panglima dan bukan lagi sebagai alat kepentingan politik dan kekuasaan, kata mantan Katua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
"Hukum menjadi sulit ditegakkan karena kerap hukum itu sendiri yang sudah dijadikan alat politik dan kekuasaan. Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama," kata Mahfud saat berpidato di acara pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kampar, Riau, hari Minggu (22/11) siang.
Dalam kegiatan ini, turut hadir sebagai tamu utama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan lima menteri Kabinet Kerja yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Menteri Agraria & Tata Ruang/ Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Sofyan Djalil, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.
Kemudian juga hadir Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Bupati Kampar Jefry Noer, serta pejabat eselon di Pemda Riau dan Kampar.
Menurut dia, hukum di Indonesia sempat menjadi panglima, namun itu hanya bertahan sebentar diawal demokrasi lalu.
"Namun setelah itu, justru hukum banyak diatur oleh kepentingan politik. Sangat disayangkan," katanya.
Maka ke depan, demikian Mahfud yang juga menjabat sebagai Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), diharapkan sistem ini akan terus dibenahi tentunya lewat tangan-tangan para generasi penerus bangsa, salah satunya melalui HMI.
Mahfud menegaskan, bahwa kehadiran KAHMI di acara Kongres HMI bukan untuk menginterfensi idealisme kalangan mahasiswa di HMI, namun untuk memberikan dukungan moril atas tindakan sosial yang selama ini dilakukan.
"Seperti kita ketahui, banyak muncul orang-orang besar di bangsa ini bukan dari kampusnya, melainkan dari binaan HMI. Bahkan banyak guru besar di Indonesia akhirnya menjadi orang berpengaruh berkat adanya HMI," katanya.
Maka, lanjut dia, sangat diharapkan Kongres HMI kali ini dapat berjalan sukses, tentunya karena adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat.
"Dengan membantu acara Kongres HMI ini, maka Pemda Riau tidak harus disalahkan, asalkan pihak panitia bisa mempertanggung jawabkan dana yang sudah diberikan," kata Mahfud. (Ant)
Korban Pelecehan Desak Vatikan Globalkan Kebijakan Tanpa Tol...
ROMA, SATUHARAPAN.COM-Korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik mendesak Vatikan pada hari Senin ...