Wapres Ragukan Penggunaan Pulau untuk Imigran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan keraguannya mengenai penggunaan pulau di Indonesia untuk menjadi tempat tinggal sementara bagi sejumlah imigran asing yang terdampar di beberapa daerah di Indonesia.

"Imigran itu tujuannya tak semua ke Indonesia. Tujuannya sebenarnya mau ke Australia atau ke Malaysia. Jadi kalau dikasih pulau, kerjanya akan kerja apa," kata JK ditemui di Pekanbaru, Provinsi Riau pada hari Minggu (22/11).

Menurut Wapres, solusi terbaik untuk menangani masalah imigran tersebut adalah dengan menyerahkan tanggung jawab kepada negara tujuan imigran yang memiliki lapangan kerja lebih banyak.

"Solusi terbaiknya mendapat pekerjaan di beberapa negara yang ada lapangan kerja," tegas JK.

Sebelumnya beredar kabar di media masa nasional pada pekan ini bahwa Indonesia tidak menutup kemungkinan akan menawarkan pulau untuk digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi para imigran kepada Australia.

Indonesia berencana menawarkan kerja sama tersebut kepada Negeri Kangguru sebagai negara tujuan imigran dengan sejumlah persyaratan diantaranya pendanaan penuh dan pembatasan waktu penggunaan pulau.

Namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menampik kabar tawaran tersebut dengan menyebut pengalaman sebelumnya di Aceh dan Pulau Galang, Kepulauan Riau merugikan masyarakat Indonesia.

Luhut menekankan bahwa masalah imigran sepatutnya diselesaikan bersama oleh sejumlah negara yang terlibat.

"Apakah Indonesia akan menyediakan pulau untuk itu, saya katakan, kita belum berpikir sampai ke situ, nanti kita lihat ke depan apa yang terjadi. Masing-masing harus memberikan kontribusi terkait masalah kemanusiaan," kata Luhut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan penanganan masalah imigran tidak tetap harus dilakukan kerja sama antara negara asal, negara transit dan negara tujuan.

"Kalau tidak, akan kesulitan. Bantuan kemanusiaan merupakan satu hal. Namun yang lebih berkelanjutan adalah dengan mengatasi akar masalah, artinya harus dibicarakan dengan negara asal," kata Menlu. (Ant)