Malaysia Deportasi 1.200 Tahanan dan Pencari Suaka Myanmar

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM-Malaysia mulai memindahkan para pencari suaka dan tahanan lain dari Myanmar ke pelabuhan di mana kapal-kapal menunggu untuk membawa mereka kembali ke tanah air mereka yang dilanda perselisihan. Kelompok hak asasi manusia terlambat mengajukan tawaran hukum untuk menghentikan deportasi mereka, dengan mengatakan nyawa mereka terancam.

Sebanyak 1.200 tahanan dijadwalkan berangkat pada Selasa (23/2) sore dengan tiga kapal angkatan laut yang dikirim oleh militer Myanmar. Militer merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari, memicu protes berminggu-minggu dari aktivis pro demokrasi.

Kelompok pengungsi mengatakan bahwa pencari suaka dari minoritas Chin, Kachin dan komunitas Muslim non Rohingya yang melarikan diri dari konflik dan penganiayaan di Negara mereka termasuk di antara mereka yang dideportasi. 

Malaysia mengatakan tidak akan mendeportasi Muslim Rohingya atau pengungsi yang terdaftar di Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).

Badan pengungsi PBB mengatakan, setidaknya ada enam orang yang terdaftar di sana yang juga akan dideportasi dan mungkin lebih banyak lagi. Badan itu belum diizinkan mendapat akses ke orang yang dideportasi.

Bus dan truk departemen imigrasi terlihat membawa para tahanan ke pelabuhan Lumut, Malaysia bagian barat, tempat kapal-kapal Myanmar berlabuh di pangkalan angkatan laut.

Kelompok hak asasi manusia, Amnesty International dan Asylum Access, meminta perintah pengadilan pada hari Senin (22/2) untuk menghentikan deportasi. Mereka mengatakan tiga orang yang terdaftar di UNHCR dan 17 anak di bawah umur yang memiliki setidaknya satu orang tua di Malaysia, termasuk di antara orang-orang yang dideportasi.

"Jika Malaysia bersikeras mengirim kembali 1.200 orang, itu akan bertanggung jawab menempatkan mereka pada risiko penganiayaan lebih lanjut, kekerasan dan bahkan kematian," kata Katrina Maliamauv, direktur Amnesty Malaysia, hari Senin. Pengadilan digelar untuk mendengarkan permintaan pada siang hari. 

Malaysia belum menanggapi secara terbuka kritik atau pertanyaan media atas deportasi pencari suaka dan mereka yang terdaftar di UNHCR.

Kekhawatiran tentang deportasi pencari suaka yang tidak terdaftar juga tetap ada ,karena UNHCR belum diizinkan untuk mewawancarai tahanan selama lebih dari setahun untuk memverifikasi status mereka, di tengah tindakan keras terhadap migran tidak berdokumen di Malaysia. 

Misi Amerika Serikat dan Barat lainnya telah mencoba menghalangi Malaysia untuk melanjutkan deportasi dan mendesak pemerintah untuk mengizinkan UNHCR untuk mewawancarai para tahanan. Mereka juga mengatakan Malaysia melegitimasi pemerintahan militer dengan bekerja sama dengan junta. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti