Maluku dan Malut Diupayakan Disinggahi Penerbangan Internasional

TERNATE, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara akan mengupayakan kedua provinsi ini dapat disinggahi penerbangan internasional untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

"Untuk mewujudkan penerbangan internasional yang menyinggahi Maluku dan Malut, kedua pemprov sudah sepakat bekerja sama mengusulkannya ke pemerintah pusat dan pihak terkait lain," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Malut Samsudin Banyo di Ternate, Rabu.

Keduan pemprov akan mengusulkan rute penerbangan internasional dari Australia-Saumlaki-Ambon, Maluku-Ternate-Morotai, Malut-Palau dan negara lain di Asia Pasifik dengan pertimbangan rute ini dapat memudahkan wisatawan dari Australia yang ingin ke Maluku dan Malut atau yang dari negara Palau.

Menurut Samsudin Banyo, Malut dan Maluku memiliki potensi wisata menarik terutama wisata sejarah dan wisata bahari, tetapi selama ini arus kunjungan wisatawan kedua provinsi sangat kecil di antaranya karena terbatasnya akses transportasi udara yang lansung dari luar negeri.

Bandara Sultan Babullah Ternate sudah memungkinkan untuk disinggahi penerbangan internasional karena bandara yang kini menjadi pintu keluar masuk utama ke Malut ini memiliki panjang landasan 2.800 meter sehingga dapat didarati pesawat berbadan lebar.

Begitu pula, kata Samsudin Banyo, Bandara Leo Wattimena di Morotai sudah bisa didarati pesawat beradan lebar, bahkan pada 2017 ini Kementerian Perhubungan akan meningkatkan landasannya serta akan membangun terminal penumpang yang berstandar internasional.

Khusus untuk Morotai yang telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata utama di Indonesia yang diprioritaskan pengembangannya, sudah ada sejumlah maskapai penerbangan nasional yang berencana membuka rute penerbagan langsung dari Morotai ke China untuk memudahkan wisatawan negara itu yang akan ke daerah bekas Pangkalan Sekutu pada Perang Dunia II itu.

Samsudin Banyo menambahkan, Pemprov Malut dan Maluku juga akan bekerja sama untuk mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan karena kedua provinsi ini memiliki potensi besar di bidang itu tetapi masih mengalami keterbatasan infrastruktur dalam pengembangannya. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari