Mantan Hakim Konstitusi Prediksi Perppu Pilkada

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Tiga mantan hakim konstitusi memprediksi rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah langsung tidak akan berjalan mulus.

Tiga mantan Hakim Konstitusi itu adalah Laica Marzuki, Harjono dan Maruarar Siahahan memprediksi Perppu Pilkada Langsung ini akan terganjal persetujuan DPR.

"Koalisi Merah Putih apakah akan memberikan persetujuan, karena menurut konstitusi Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR," kata Laica Marzuki saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (1/10).

Menurut dia, jika tidak ada persetujuan antara Presiden dan DPR, maka Perppu itu harus dihentikan karena membuat undang-undang harus mendapatkan persetujuan bersama.

"Karena itu saya tidak begitu optimis dengan Perppu itu. Saya berpandangan bahwa Perppu ini upaya untuk menyelamatkan `muka` presiden," kata Laica.

Hal yang sama juga diungkapkan Mantan Hakim Konstitusi Harjono yang mengungkapkan bahwa perimbangan komposisi kursi di DPR cenderung lebih banyak dari koalisi Merah Putih.

"Jadi itu mungkin tidak menerima Perppu itu," kata Harjono.

Dia juga mengatakan bahwa "mulusnya" Perppu ini tergantung lobi di DPR dan konsistensi Partai Demokrat serius untuk meneruskan Perppu Pilkada langsung ini menjadi UU.

Sedangkan Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mengatakan kekuatan DPR belum berubah dan sebaiknya mengajukan permohonan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi.

Muruarar justru mempertanyakan rencana Presiden menerbitkan Perppu kenapa tidak menggunakan wewenangnya, dimana persetujuan Presiden menjadi penentu saat pembahasan rapat pleno DPR terhadap pengesahan RUU Pilkada menjadi UU.

"Waktu itu mendagri hadir sebagai pembantu Presiden, kalau muncul itu han harusnya bilang tidak berikan persetujuan kan, nah kalau ini betul-betul suatu yang ikhlas," katanya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai memimpin rapat konsolidasi Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9) akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Undang-Undang Pilkada, yang didalamnya mengakomodasi pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.

Hal ini dilakukan Presiden Yudhoyono merespon ketidakpuasan masyarakat atas disetujuinya UU Pilkada oleh DPR yang didalamnya menerangkan bahwa Pilkada dilaksanakan melalui DPRD (tidak langsung). (Ant)