Mantan PM Sudan: Konflik Militer Dapat Jadi Perang Saudara Terburuk

KHARTOUM, SATUHARAPAN.COM-Mantan Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok, pada hari Sabtu (29/4) memperingatkan bahwa konflik di negara Afrika yang bergolak itu dapat memburuk menjadi salah satu perang saudara terburuk di dunia jika tidak dihentikan lebih awal.

Lebih dari 500 orang tewas sejak pertempuran meletus pada 15 April antara pasukan panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan orang nomor dua Mohamed Hamdan Daglo, yang memimpin Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter.

Mereka telah menyetujui banyak gencatan senjata, tetapi tidak ada yang efektif karena jumlah warga sipil yang tewas terus meningkat dan kekacauan serta pelanggaran hukum mencengkeram Khartoum.

Banyak orang di kota berpenduduk lima juta jiwa ini terjebak di rumah mereka tanpa makanan, air, dan listrik.

"Tuhan melarang Sudan mencapai titik perang saudara yang tepat ... Suriah, Yaman, Libya akan menjadi permainan kecil," kata Hamdok dalam percakapan dengan taipan telekomunikasi kelahiran Sudan, Mo Ibrahim, di sebuah acara di Nairobi.

“Saya pikir itu akan menjadi mimpi buruk bagi dunia,” katanya, seraya menambahkan bahwa itu akan menimbulkan banyak konsekuensi.

Konflik saat ini adalah "perang yang tidak masuk akal" antara dua pasukan, tambahnya. “Tidak ada seorang pun yang akan keluar dengan kemenangan. Makanya harus dihentikan.”

Sekitar 75.000 orang telah mengungsi akibat pertempuran di Khartoum serta di negara bagian Blue Nile dan Kordofan Utara, serta wilayah barat Darfur, menurut PBB.

Pertempuran itu juga memicu eksodus massal orang asing dan staf internasional.

Hamdok adalah perdana menteri transisi yang rapuh negara Sudan ke pemerintahan sipil sebelum digulingkan dan ditahan dalam kudeta. Meskipun dia kemudian dipekerjakan kembali, dia mengundurkan diri pada bulan Januari.

Burhan dan Daglo, umumnya dikenal sebagai Hemeti, merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021 yang menggagalkan transisi Sudan menuju demokrasi, yang didirikan setelah presiden garis keras Omar al-Bashir digulingkan menyusul protes massal pada tahun 2019.

Tetapi kedua jenderal itu berselisih, yang terakhir karena rencana integrasi RSF ke dalam tentara reguler. Tekanan diplomatik telah meningkat untuk gencatan senjata. (AFP)

Editor : Sabar Subekti