Mantan Sekjen PBB, Ban Ki-moon, Desak Militer Myanmar Bebaskan Tahanan Politik

NAYPYITAW, SATUHARAPAN.COM-Mantan Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), Ban Ki-moon, pada Selasa (25/4) mendesak militer yang berkuasa di Myanmar untuk mengambil inisiatif dalam mencari jalan keluar dari krisis politik kekerasan negara itu, termasuk membebaskan tahanan politik, setelah pertemuan mendadak dengan pemimpin militer yang merebut kekuasaan dua tahun lalu.

Ban bertemu hari Senin di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, dengan pemimpin pemerintahan militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dan pejabat tinggi lainnya. Misinya dibuat atas nama sekelompok negarawan senior yang terlibat dalam prakarsa perdamaian dan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Ban adalah wakil ketua grup, yang menamakan dirinya The Elders.

Sebuah pernyataan yang dirilis hari Selasa (25/4)  oleh kelompok itu mengutip Ban yang mengatakan, "Saya datang ke Myanmar untuk mendesak militer agar segera menghentikan kekerasan, dan memulai dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan." Dia menggambarkan pembicaraannya sebagai "eksplorasi."

“Dengan tekad yang sabar, saya percaya jalan ke depan dapat ditemukan dari krisis saat ini. Militer harus mengambil langkah pertama,” katanya.

Penerapan 10 Point ASEAN

Pernyataan itu mengatakan Ban, yang terbang ke Bangkok dari Naypyitaw Senin malam, dalam pembicaraannya menekankan perlunya menerapkan rencana perdamaian oleh 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan resolusi PBB untuk menghentikan kekerasan antara militer, dan pasukan perlawanan pro demokrasi setelah militer menggulingkan pemerintah sipil tahun 2021 yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

 “Negara-negara anggota ASEAN dan komunitas internasional yang lebih luas perlu menunjukkan persatuan dan ketetapan hati dalam komitmen mereka terhadap perdamaian dan demokrasi di Myanmar, yang merupakan sumber perhatian internasional yang serius,” kata Ban seperti dikutip.

Pernyataan itu juga mengatakan Ban “mendukung seruan masyarakat internasional untuk segera dibebaskan oleh militer Myanmar terhadap semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang, untuk dialog yang konstruktif, dan untuk menahan diri sepenuhnya dari semua pihak.”

Suu Kyi yang berusia 77 tahun dipenjara selama 33 tahun setelah pengambilalihan kekuasaan atas tuduhan yang dianggap dibuat-buat oleh militer agar dia tidak berperan aktif dalam politik. Persidangannya diadakan secara tertutup, dan militer telah menolak permintaan dari pejabat PBB, diplomat asing, dan pihak berkepentingan lainnya untuk menemuinya.

Myanmar telah dilanda kekerasan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh tentara, yang mencegah partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi memulai masa jabatan kedua. Pengambilalihan tersebut mendapat tentangan publik yang besar, yang dihancurkan oleh pasukan keamanan dengan kekuatan mematikan, yang pada gilirannya memicu perlawanan bersenjata yang meluas.

Pemerintah militer Myanmar telah menolak prakarsa luar sebelumnya yang menyerukan negosiasi sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Myanmar, dan secara umum menggambarkan oposisi pro demokrasi sebagai teroris.

Pemilu Harus Bebas dan Adil

Pernyataan The Elders mengatakan Ban memperingatkan bahwa pemilihan yang dijanjikan oleh militer harus diadakan hanya dalam kondisi yang bebas dan adil.

Menyelenggarakan pemilu dalam kondisi saat ini berisiko menimbulkan kekerasan dan perpecahan lebih lanjut, dan hasilnya tidak diakui oleh rakyat Myanmar, ASEAN, dan komunitas internasional yang lebih luas, katanya.

Televisi negara MRTV melaporkan hari Senin malam bahwa Ban dan Min Aung Hlaing bertukar pandangan tentang situasi di Myanmar dalam sebuah “diskusi yang bersahabat, positif dan terbuka.” Namun  tidak melaporkan rincian pertemuan, yang katanya juga dihadiri oleh para menteri pertahanan dan luar negeri.

Pernyataan The Elders tidak mengatakan apakah Ban telah melakukan kontak dengan kelompok oposisi utama Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional, dikenal sebagai NUG, yang menyebut dirinya sebagai badan administratif resmi negara.

Nay Phone Latt, juru bicara NUG, mengatakan kepada The Associated Press bahwa para pemimpin internasional harus tahu tangan mereka akan berlumuran darah ketika mereka berjabat tangan dengan pemimpin "tentara teroris", mengacu pada pertemuan Ban Ki-Moon pada hari Senin.

“Jika mereka ingin menyelesaikan masalah Myanmar, penting untuk tidak mengabaikan keinginan rakyat Myanmar,” kata Nay Phone Latt.

Dengan sedikit kemajuan yang terlihat dari upaya perdamaian sebelumnya, para ahli merasa pesimis dengan inisiatif Ban.

“Tanpa hasil nyata, sulit untuk melihat nilai dari kunjungan ini saat ini. Mungkin ada lebih banyak hal yang terjadi di belakang layar, tetapi dari nada pernyataannya, sepertinya tidak seperti itu,” kata Richard Horsey, penasihat senior lembaga pemikir Crisis Group yang berkantor pusat di Brussel, mengatakan kepada AP.

“Dan prospek penyelesaian yang dinegosiasikan di Myanmar dalam hal apa pun tipis, ini bukan konteks di mana melemparkan diplomat lain ke masalah tersebut kemungkinan besar akan membawa keuntungan.”

Ban memiliki sejarah panjang keterlibatan dengan Myanmar. Sementara sebagai sekretaris jenderal PBB dari 2007 hingga 2016, Ban pergi ke Myanmar untuk menekan para jenderal yang berkuasa saat itu agar membiarkan tanpa hambatan d masuknya bantuan asing dan para ahli menjangkau korban yang selamat dari Topan Nargis pada tahun 2008, yang menewaskan sekitar 134.000 orang. Dia mendesak militer untuk merangkul demokrasi juga.

Dia juga menghadiri konferensi perdamaian di Naypyitaw pada 2016, yang berupaya mengakhiri konflik bersenjata selama puluhan tahun dengan kelompok etnis minoritas.

Dua bulan setelah pengambilalihan militer, Ban mendesak Dewan Keamanan PBB dan negara-negara Asia Tenggara untuk mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menghentikan penumpasan yang mematikan itu. Dia kemudian mencoba melakukan kunjungan diplomatik ke Myanmar, bertujuan untuk bertemu dengan semua pihak untuk mencoba meredakan konflik dan mendorong dialog, tetapi dia diberitahu oleh otoritas Myanmar bahwa hal itu tidak nyaman pada saat itu. (AP)

Editor : Sabar Subekti