Masyarakat Ingin Capres Bicarakan Program

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Berdasarkan hasil quick poll (survey cepat) yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), sebanyak 65,70 persen dari 1.200 responden mengharapkan masing-masing calon presiden (capres) lebih banyak membicarakan gagasan program untuk memajukan Indonesia.

Hasil survei tersebut dipaparkan perwakilan tim riset LSI Ardian Sopa dalam konferensi pers Analisis Survei Nasional Paska Pemilu Legislatif pada Selasa (22/4) di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur.

Survei yang dilakukan pada 15-18 April 2014 tersebut juga menunjukkan 17,25 persen responden tidak merasa keberatan jika capres lebih sibuk berbicara tentang mitra koalisi. Sementara itu, sebanyak 8,70 persen responden menginginkan capres mengungkapkan calon anggota kabinet atau para calon menteri di posisi strategis, sedangkan 8,35 persen sisanya memilih untuk tidak menjawab.

Tiga Program Utama

Melalui metode kualitatif in depth interview, tim riset LSI berhasil menyimpulkan tiga program utama yang masyarakat harapkan dari para capres.

Program pertama adalah program politik. Masyarakat berharapan masing-masing capres dapat menjabarkan pandangannya terkait persoalan membangun pemerintahan yang kuat serta mencapai stabilitas politik dan parlemen.

Program kedua adalah program ekonomi. Melalui program tersebut, masyarakat berharap capres membicarakan upayanya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan menjaga stabilitas harga.

Program ketiga adalah program budaya. Masing-masing capres diharapkan dapat memaparkan visi dan misinya untuk menjaga kerukunan dan keragaman, serta mengurangi kasus diskriminasi melalui program budaya.

Capres Harus Jaga Keberagaman

Menurut tim riset, sejauh ini masing-masing capres belum ada yang berani membicarakan secara khusus program budaya dan isu anti-diskriminasi. Padahal, masyarakat menganggap isu ini sebagai isu yang penting. Dua program lainnya, yaitu politik dan ekonomi lebih sering menjadi isu prioritas yang dikemukakan para capres.

Pandangan tim riset tersebut diperkuat dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa 87,60 persen responden menganggap isu keragaman agama, etnis, dan ideologi sebagai isu yang penting. Sementara itu responden yang menganggap isu keragaman sebagai isu yang kurang atau tidak penting hanya sebanyak 8,20 persen. Sisanya, yaitu 4,20 persen responden, merasa tidak tahu atau memilih tidak menjawab pertanyaan.

Kondisi Diskriminasi Makin Buruk

Dari hasil survei mengenai isu keberagaman, tim riset menyimpulkan bahwa tingginya persentase masyarakat yang berharap pada capres untuk memelihara keberagaman disebabkan oleh semakin tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi keberagaman di Indonesia.

Survei tersebut diperkuat dengan hasil survei lanjutan mengenai penilaian masyarakat tentang kondisi diskriminasi di Indonesia.

Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden, 65,70 persen, menganggap penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan dan diskriminasi selama lima tahun terakhir lebih buruk. Sementara itu responden yang menganggap penerapan hukum selama lima tahun terakhir lebih baik hanya sebanyak 21,70 persen. Kemudian sebanyak 7,60 persen responden menganggap penerapan hukum selama lima tahun terakhir sama saja, tidak ada perubahan. Sisanya, 5,00 persen responden tidak tahu atau memilih tidak menjawab.

Tim riset menyimpulkan, masyarakat sesungguhnya ingin mengetahui program masing-masing capres untuk mengatasi berbagai persoalan diskriminasi dan menjaga keberagaman serta kerukunan di Indonesia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja