Masyarakat Minta Sekolah Transparan Terkait Dana Pendidikan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Masyarakat meminta sekolah dan lembaga pendidikan lain untuk lebih terbuka dan transparan terkait dana pendidikan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Sekolah dan lembaga pendidikan lain, seharusnya lebih terbuka dalam informasi mengenai dana pendidikan semisal Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," kata Sekretaris Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), Jumono, di Jakarta, Selasa (17/5).

Dari informasi yang dibeberkan Indonesia Corruption Watch (ICW), DAK paling banyak dikorupsi, namun tidak menjadi perhatian khusus dari semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat.

"Harusnya biaya sekolah gratis, tetapi tetap ada pungutan-pungutan, lalu dana BOS. Jika ini banyak `digunting` guru honorer yang sebagian besar digunakan membayar upah mereka akan semakin sedikit yang diterimanya," kata dia.

Dia melanjutkan, pengaduan dan pengawasan pertama terhadap sekolah, seharusnya bisa dilakukan melalui komite sekolah, akan tetapi di kebanyakan sekolah masih belum jalan karena tidak terbukanya proses pemilihan menjadi anggota komite sekolah.

"Akibatnya, dana yang ada di sekolah, meskipun ada indikasi kecurangan, tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan."

Karenanya saya melihat sekolah dan lembaga pendidikan lain seharusnya bisa lebih terbuka dan transparan dana itu berasal dari mana, digunakan berapa, dan sisa berapa. Itu harus dibuka ke publik," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komunitas Perempuan Bogor Antikorupsi Hania Rahma, yang mengatakan selain faktor tidak terbukanya sekolah soal dana pendidikan dan kurang berperannya komite sekolah, orang tua siswa yang bargaining-nya lemah juga berpengaruh terhadap masalah yang terjadi di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya terutama korupsi.

"Beberapa orang tua siswa ada yang sadar telah terjadi sesuatu yang tidak sesuai, namun mereka tidak lapor karena takut yang menjadi korban anaknya entah dipersulit mendapat nilai atau ada perbedaan perlakuan pada anak mereka. Ini butuh penyadaran juga bagi orang tua siswa agar sadar dan berani melaporkannya," kata Hania. (Ant)

Editor : Sotyati