Masyarakat Miskin Kediri Naik 200 Ribu Jiwa

KEDIRI, SATUHARAPAN.COM - Kasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri, Budi Santoso menerima data lonjakan jumlah warga miskin Kabupaten Kediri dari Pemerintah Pusat.

Menurut data, jumlah warga miskin di Kabupaten Kediri, Jawa Timur naik hingga 200 ribu jiwa dalam kurun waktu satu tahun. Lonjakan jumlah masyarakat pra sejahtera itu diketahui dari jumlah kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang didrop pemerintah pusat.

“Kita dapat data masyarakat sasaran itu dalam kondisi sudah ‘matang’. Data itu dari BNP2K, lembaga di bawah wakil presiden. Di mana, lembaga itu mempunyai BDT (Basis Data Terpadu) dari hasil pendataan Badan Perlindungan Sosial, tahun 2009. Itu merupakan, persentase penduduk miskin 40 persen, dengan strata ekonomi paling bawah. Penambahan quota Jamkesmas diambil dari situ, diterbitkan pusat, kemudian didrop ke sini,” kata Budi Santoso kepada wartawan, pada Kamis (02/1) di Jawa Timur.

Diintegrasikan BPJS

Sementara itu, data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri menyebutkan, quota kartu Jamkesmas Kabupaten Kediri tahun 2012 sebanyak 357.829 jiwa. Kemudian tahun 2013 menjadi 564.474 jiwa, atau naik sebanyak 206.645 jiwa.

Dinkes, semula terperanga dengan membengkaknya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kediri hingga 200 ribu jiwa itu. Sebab, baik Dinkes maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri tidak pernah mengusulkan tambahan quota Jamkesmas.

“Dari dinas tidak pernah mengusulkan. Kita terima dalam bentuk kartu yang sudah tercetak. Dan kita tinggal membagikan saja. Apakah ada perubahan kriteria masyarakat miskin atau apa, kami sendiri belum jelas mengenai itu,” kata Budi Santoso yang tidak mengetahui secara persis faktor peningkatannya.

Sebanyak 565.474 jiwa masyarakat miskin yang mendapat jatah kartu Jamkesmas tahun 2013 tersebut nantinya akan dimasukkan dalam pendataan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Pihak Pemkab Kediri saat ini sedang membahas nasib 26.669 masyarakat miskin pemegang kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang nantinya juga akan dimasukkan dalam BPJS. (Beritajatim)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja