Masyarakat Papua Didorong Daftarkan Kekayaaan Intelektual

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly mendorong masyarakat Papua segera mendaftarkan berbagai kekayaan intelektual yang mereka miliki, terutama setelah peluncuran Mobile IP Clinic atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak di Papua.

"Diharapkan ini dapat mendorong potensi kekayaan intelektual di Tanah Papua," kata Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (22/8).

Melalui pengembangan agen diseminasi serta mengaktualisasikan potensi besar, katanya, kekayaan intelektual menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah, termasuk di Papua.

Peluncuran Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak di Papua tersebut sesuai dengan salah satu misi pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang ingin menjadikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat merasakan manfaatnya.

Oleh karena itu, Kemenkumham membuat sejumlah terobosan untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan dan mendapat perlindungan atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual harus segera didaftarkan agar lebih membawa dampak positif serta tidak disalahgunakan pihak lain, tegas Yasonna.

Dia menambahkan Papua memiliki potensi kekayaan intelektual personal maupun komunal yang bernilai strategis. Ke depan, dia berharap pencatatan dua hak kekayaan intelektual itu terus meningkat.

Dia juga meminta pemerintah daerah dan masyarakat lebih menyadari pentingnya pencatatan serta melestarikan budaya komunal agar dapat mengembangkan daya saing dan bermanfaat bagi produsen, termasuk membangun masyarakat daerah dan mendorong kegiatan perekonomian melalui kontribusi penciptaan lapangan kerja.

Tidak hanya itu, pencatatan kekayaan intelektual juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan produsen, memberikan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), serta kekuatan sosial masyarakat.

"Termasuk juga melindungi keanekaragaman budaya dan hayati Tanah Papua, serta memperkuat kepemilikan kekayaan intelektual komunal," ujar Yasonna.