Media Asing Mulai Ragukan Kepemimpinan Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo tatkala di masa kampanye pilpres tahun lalu, dipandang sebagai media darling, terutama di kalangan media internasional. Namun, belum sampai 100 hari  memerintah, pemimpin yang dianggap sebagai pembawa perubahan dan pengharapan itu, dinilai mulai kehilangan kilaunya. Sejumlah keputusan Jokowi akhir-akhir ini dinilai telah menodai kepercayaan yang selama ini diberikan kepadanya.

Paling tidak dua media internasional terkemuka, The Economist dan The New York Times, menyajikan liputan yang membawa pesan yang sama kritisnya kepada Jokowi, terutama pasca kontroversi keputusannya mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri; Keputusan ini telah berbuntut pada ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian karena penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

The Economist, pada edisi online-nya hari ini (24/1) menurunkan tulisan yang berjudul Jokowi’s jinks. Pada intinya, tulisan ini menggambarkan bahwa Jokowi mulai ditinggalkan oleh para pendukungnya, terkait keputusannya mengajukan Budi Gunawan sebagai kapolri.

Majalah terbitan Inggris itu terutama menggarisbawahi surat terbuka relawan Jokowi kepada idolanya itu yang mengingatkan janjinya hanya akan memilih orang-orang bersih dalam jabatanp-jabatan publik. Selain itu, The Economist juga mengutip ancaman para relawan untuk turun ke jalan apabila Jokowi mempertahankan keputusannya.

"Jokowi, mantan penjual furnitur yang berasal dari luar kalangan elit politik telah membuat sejumlah keputusan tegas sejak ia memerintah, khususnya dengan menghapus subsidi BBM pada 1 Januari. Tetapi ketidaktegasannya terhadap pemilihan Budi Gunawan merupakan noda pertama dalam kepemimpinannya," tulis The Economist.

"Pada awal lima tahun kepresidenannya, dengan masih banyak 'perang' yang harus ia menangkan, ia harus mengingat bahwa sekutu sejatinya adalah pendukung populernya. Megawati, putri dari proklamator, mendukungnya dengan berat hati sebagai kandidat presiden. Partainya sendiri, PDIP, hanya memberikan dukungan yang kecil dalam kampanyenya," lanjut artikel The Economist.

Menurut salah satu majalah tertua di dunia itu, bukan hanya para pendukung Jokowi yang kecewa, tetapi juga negara-negara yang selama ini ikut mendukung terpilihnya dirinya mulai kritis terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Eksekusi hukuman mati pada 17 Januari lalu terhadap pengedar narkoba, dimana lima diantaranya adalah warga negara asing (Brazil, Malawi, Belanda, Nigeria dan Vietnam) telah mendatangkan kritik dari negara-negara itu selain dari kelompok pembela hak asasi manusia.

Kebijakan Jokowi menenggelamkan kapal nelayan asing, termasuk yang dianggap mendatangkan keprihatinan dari negara-negara tetangga, sama halnya dengan pernyataan salah seorang penasihatnya, yang menyiratkan sikap acuh tak acuh terhadap hubungan bertetangga dengan negara-negara ASEAN.

The Economist mengakhiri sorotannya dengan membandingkannya dengan politik luar negeri presiden pendahulu Jokowi, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, yang lebih bersahabat dengan luar negeri. "Pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono dengan filosofi 'Sejuta teman, tanpa musuh,' pada akhirnya tampak seperti cerminan ketidak tegasan. Jokowi ingin terlihat lebih kuat. Tetapi berdiri tegak menghadapi elit yang sudah mengakar jauh lebih baik daripada sekadar mengeksekusi pengedar narkoba," tulis The Economist, menyiratkan kritik halus tentang ketidakberanian Jokowi berkata tidak terhadap para elit partai pendukungnya.

Sandera Politik yang Kehilangan Kilau

Sebelumnya, The New York Times pada edisi Minggu, 18 Januari, melansir laporan yang bernada sama, disiapkan oleh korespondennya Joe Cochrane, dengan judul, For Indonesians, President's Political Outsider Status Loses Its Luster.' . Lagi-lagi penunjukan Budi Gunawan disoroti sebagai keputusan yang menodai citra Jokowi sebagai pemimpin pilihan rakyat. Menurut The New York Times, keputusan ini menyebabkan Jokowi mulai ditentang oleh pendukungnya sendiri. Keputusan itu dianggap merupakan cermin ketundukan Jokowi kepada pemimpin partainya.

Salah satu blunder Jokowi lainnya, yang diungkap oleh The New York Times ialah ketika ia mengisi separuh kabinetnya dengan orang-orang yang memiliki kaitan dengan Megawati dan PDIP, serta partai politik dan kelompok yang menjadi pendukungnya. Ini jelas bertentangan dengan pernyataan Jokowi saat kampanye bahwa dirinya akan membentuk susunan kabinet profesional. Artikel itu secara khusus menyoroti penunjukan Puan Maharani yang merupakan putri Megawati sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia.  The New York Times menyebut adanya spekulasi  bahwa sesungguhnya Megawatilah yang mengendalikan sang Presiden dari balik layar.

"Itu menggarisbawahi seberapa besar dia  menjadi sandera dari pemain berpengaruh lainnya dalam kabinetnya, khususnya Megawati," The New York Times mengutip pendapat Edward Aspinall, profesor politik dari Australian National University di Canberra.

"Setelah dia menjadi presiden, banyak fokus mengarah pada hubungannya dengan oposisi di DPR, tapi  isu sebenarnya adalah mengelola koalisinya sendiri," kata Aspinall.

Menurut The New York Times, pada awalnya Jokowi diharapkan membawa keajaiban oleh para pendukungnya, mengingat dirinya adalah orang Indonesia pertama yang memimpin negara ini yang berlatar belakang rakyat biasa, bukan elit. Namun, di sisi lain, oposisi terhadap dirinya justru memandang sebaliknya bahkan ada yang memperkirakan kekuasaannya tidak akan langgeng lebih dari setahun.

Kini tampak nyata bahwa lawan utama Jokowi bukan dari oposisi melainkan dari dalam koalisi partainya sendiri. Dan, apakah Jokowi akan mampu bertahan? The New York Times menyiratkan kekhawatiran, namun waktu 100 hari dinilai belum dianggap sebagai waktu yang cukup untuk memberikan penilaian.

Editor : Eben Ezer Siadari