Media Asing Soroti Demonstrasi Mahasiswa Bertajuk "Indonesia Gelap"

JAKARTA-YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Ribuan mahasiswa menggelar protes “Indonesia Gelap” di sejumlah kota di seluruh negeri pada hari Kamis (20/2) untuk menentang pemotongan anggaran dan kebijakan lain dari Presiden Prabowo Subianto, karena khawatir kebijakan tersebut akan merusak sistem dukungan sosial dan masa depan mereka.

Berpakaian serba hitam, sekitar seribu mahasiswa yang membawa plakat di kota besar Yogyakarta berbaris di jalan raya yang ramai sambil meneriakkan tuntutan perubahan, empat bulan setelah Prabowo menjabat setelah menang telak dalam pemilihan umum.

Ada protes di sejumlah kota lain, termasuk ibu kota Jakarta, dan Medan di pulau Sumatra, menurut laporan Reuters.

“Indonesia Gelap” telah menarik perhatian di media sosial untuk mewakili kekhawatiran tentang pemotongan anggaran. Tren populer lainnya, “Kabur Aja Dulu”, memperlihatkan orang-orang berbagi saran tentang cara melarikan diri untuk bekerja dan tinggal di luar negeri.

Herianto, seorang pemimpin mahasiswa di Jakarta, mengatakan mahasiswa memprotes pemotongan anggaran di sektor pendidikan setelah Prabowo memerintahkan pemotongan anggaran untuk membebaskan sekitar lebih dari Rp 22 triliun yang dapat digunakan untuk mendanai kebijakannya, termasuk rencana makan siang sekolah.

"Indonesia gelap karena ada banyak kebijakan yang tidak jelas bagi masyarakat kita," kata Herianto dikutip Reuters. "Pemotongan anggaran dirancang untuk menutupi lubang pada biaya program makan gratis. Pendidikan adalah salah satu hal yang dapat terkena dampak. Mahasiswa sangat marah."

Pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp 306 triliun anggran tahun 2025 pada semua lemabaga dan kementerian.

Berbicara dalam protes di Jakarta pada hari Kamis (20/2), menteri sekretariat negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah telah menerima tuntutan mahasiswa dan akan mempelajarinya.

Kantor Prabowo mengatakan perubahan pendanaan tidak akan memengaruhi sektor pendidikan dan kesejahteraan guru, tetapi dengan kementerian yang memangkas berbagai pengeluaran, ada kekhawatiran bahwa hal itu dapat mengganggu layanan pemerintah.

Mahasiswa juga berdemonstrasi menentang penempatan militer ke peran sipil dan kurangnya gas bersubsidi untuk memasak.

Prabowo tetap populer di seluruh negeri, dengan tingkat persetujuannya mendekati 80% dalam survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen, termasuk satu survei bulan lalu oleh firma riset Indikator Politik Indonesia. Direktur eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan kepada Reuters bahwa popularitas Prabowo bisa turun karena kebijakan tersebut diluncurkan ketika kelas menengah negara itu telah menyusut.

"Jika pemerintah tidak menanggapi masalah ini dengan baik, bisa jadi kelas menengah akan merasa cemas dan bisa menurunkan popularitasnya," katanya.

Demonstrasi tersebut merupakan yang terbesar sejak Agustus lalu, sebelum Prabowo menjabat, ketika parlemen mengesampingkan rencana untuk merevisi undang-undang pemilu setelah ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan, membakar, dan menghadapi gas air mata serta meriam air.

Protes Meluas Menentang Kebijakan Prabowo

Ratusan mahasiswa dan aktivis berunjuk rasa di beberapa kota besar untuk lebih banyak protes "Indonesia Gelap" pada hari Jumat (21/2), menentang kebijakan Presiden Prabowo Subianto termasuk pemotongan anggaran sebesar Rp 306 triliun yang menurut mereka melemahkan sistem pendukung mereka.

Berpakaian hitam saat langit mulai gelap dan hujan mulai turun, massa berkumpul di jalan-jalan dekat istana presiden di ibu kota Jakarta, membawa poster bertuliskan "pemerintah terdiri dari orang-orang bodoh" dan menyebut "kucing pertama" kesayangan Prabowo, dengan mengatakan jika bisa berbicara, ia akan bergabung dalam protes.

Protes hari Jumat mengikuti beberapa demonstrasi serupa di beberapa kota besar pekan ini. Tema protes tersebut berasal dari sifat kebijakan yang tidak jelas dan suram, kata Herianto, seorang pemimpin mahasiswa yang bergabung dalam satu demonstrasi.

Di antara kebijakan yang ditentang oleh massa adalah program andalan Prabowo untuk memberikan makanan gratis kepada mahasiswa.

Untuk membantu mendanainya, ia memerintahkan pemerintahnya untuk memangkas pengeluaran sebesar Rp 306 triliun, yang mengurangi perjalanan, konsultan, pelatihan, dan alat tulis. Para siswa mengatakan pemotongan tersebut berdampak negatif pada kesejahteraan guru dan dapat meningkatkan biaya pendidikan, yang dibantah oleh kantor Prabowo.

Di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, ratusan orang menggelar demonstrasi, media lokal CNN Indonesia melaporkan, dengan pertunjukan teater jalanan di mana seorang pengunjuk rasa berguling-guling di lantai untuk menandakan kemiskinan.

Para siswa juga memprotes perluasan peran militer dalam pekerjaan sipil dan kurangnya gas bersubsidi untuk memasak. "Kebijakan ini mendelegitimasi kami sebagai orang Indonesia," kata mahasiswa Ridho Anwari Arifin pada protes hari Jumat.

Protes tersebut terjadi empat bulan setelah Prabowo menjadi presiden kedelapan negara itu, yang dimenangkannya dalam pemilihan umum yang telak.

Lagu “Bayar Bayar Bayar”

Lagu dari band Sukatani berjudul “Bayar Bayar Bayar” yang mengritik praktik di kalangan polisi meminta duit untuk banyak urusan juga dinyanyikan pada aksi protes masasiswa di Jakarta. Pihak Band Sukatani dikabarkan minta maaf pada kepolisian. Namun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan tidak ada yang dipersoalkan atas karya Band Sukatani.

“Tidak ada masalah, mungkin ada miss, namun sudah diluruskan,” ungkap Jenderal Sigit kepada wartawan, hari Jumat (21/2/25) diunggah humas Polri.

Jenderal Sigit menegaskan, Polri tidak pernah anti kritik. Polri justru memandang sebagai masukkan untuk evaluasi. “Dalam menerima kritik tentunya kita harus legowo dan yang penting ada perbaikan dan kalau mungkin ada yang tidak sesuai dengan hal-hal yang bisa disampaikan,” ungkap Jenderal Sigit.

Disampaikan Jenderal Sigit, Polri terus berbenah untuk melakukan perbaikan dengan memberikan punishment kepada anggota yang melanggar dan memberikan rewards kepada anggota berprestasi. Hal itu merupakan upaya dan komitmen Polri untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap terhadap kekurangan. (dengan Reuters)

Editor : Sabar Subekti