Menag: Pemerintah Tidak Ambil Alih Penyelenggaraan Umrah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, pemerintah tidak akan mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah. 

Kementerian Agama  memang akan membentuk  direktorat khusus yang mengurus penyelenggaraan umrah. Namun, hal itu tidak berarti Kementerian Agama akan langsung menyelenggarakan umrah. 

Penegasan Menag ini disampaikan  untuk menjawab pemberitaan dalam beberapa hari terakhir yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan umrah akan diambil alih dari pihak swasta oleh pemerintah. 

"Tidak benar berita yang mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah. Itu sama sekali tidak benar,” kata Menag dalam siaran pers di Jakarta, hari Senin (14/12).

Menurut Menag, informasi yang benar adalah, pemerintah sedang memperbaiki sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah umrah. Selain itu, Pemerintah juga sedang  membangun regulasi dan sistem pengawasan sehingga siapapun yang menyelenggarakan umrah, maka  itu dilakukan secara akuntabel dan transparansi.

"Ujungnya, masyarakat tidak dirugikan dari penyelenggara umrah ini,” kata dia.

Menag mengatakan, masyarakat adalah pihak yang paling diuntungkan dengan adanya perbaikan kualitas penyelenggaraan umrah. Sebab,  masyarakat tidak akan dirugikan oleh sejumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang nakal yang kemudian menipu calon jamaah umrah.

“Jadi sekali lagi pemerintah tidak sedang ingin mengambil alih, tapi yang sedang dilakukan adalah membangun sistem penyelenggara ibadah umrah,” katanya.

Disinggung mengenai regulasi yang sedang disiapkan, Menag mengaku sedang mengkaji penerapan aturan batas minimal biaya umrah.  Pasalnya, selama ini ditemukan beberapa travel umrah yang menawarkan biaya yang sangat murah dan tidak masuk akal.

“Ada (travel umrah) yang begitu murah sekali menyebarkan kepada masyarakat yang menurut kita itu tidak mungkin. Misalnya, di bawah 1.000 dolar AS orang bisa berumrah, sekarang pesawatnya saja pulang pergi berapa, belum hotelnya selama di sana,” kata dia.

“Oleh karenanya, harus ada batas minimal biaya umrah itu berapa. Ini yang sedang kita hitung,” kata dia.

Selain itu, Kemenag juga menjalin kerjasama dengan Kedubes Arab Saudi dalam proses  pengeluaran visa jemaah umrah. Ke depan, proses pengeluaran visa baru bisa dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Misalnya, memiliki tiket return (pulang pergi), tidak hanya one way (sekali jalan) saja, tapi juga kembalinya.

Di samping itu,  hotelnya juga harus jelas,  jadwal selama berada di Tanah Suci juga pasti. “Kalau itu semuanya terpenuhi, kita berharap visa baru dikeluarkan. Hal-hal seperti itu yang sedang kita proses,” katanya.

Kepada travel dan biro umrah yang nakal, Menag mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas dengan mencabut izinnya. Bahkan, kalau ada indikasi kuat tindak pidana, misalnya penipuan dan lainnya, biro travel nakal tersebut juga akan diproses secara hukum.

“Beberapa biro travel sudah kita lakukan seperti itu. Sebab kita sudah menjalin MoU dengan pihak Polri bagaimana polisi menindaklanjuti temuan yang ada indikasi kuat sebagai tindak pidana,” kata dia.

Kepada masyarakat, Menag  mengimbau agar bersikap kritis dalam berhubungan dengan biro-biro umrah.  Pastikan lima hal saat akan berumrah, yaitu:  pertama, pastikan  biro travelnya resmi karena terdaftar di Kementerian Agama. Untuk memastikannya, bisa dengan mengeceknya di website resmi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (www.haji.kemenag.go.id).

Kedua,  pastikan maskapai dan jadwal penerbangannya. Ketiga, pastikan hotel selama di Tanah Suci, baik Makkah dan Madinah. Keempat, pastikan  jadwal selama di Tanah Suci, berapa hari di Makkah dan berapa hari di Madinah, setiap hari apa saja kegiatannya. Dan kelima, pastikan visanya apakah betul-betul sudah keluar atau belum.

“Dengan demikian, mudah-mudahan masyarakat tidak menjadi objek penipuan pihak-pihak yang nakal,” kata dia. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari