Menangkal Intoleransi di Yogyakarta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ada sejumlah kasus intoleransi di Yogyakarta. Tetapi kasus itu tidak dibiarkan terus mengancam dan menggerogoti Yogyakarta. Ada upaya untuk menangkal intoleransi di Yogyakarta.

Pelbagai kasus terjadi, seperti penolakan kegiatan sahur bersama, penolakan pendirian tempat ziarah dan ibadah, hingga pengusiran seorang pendeta.

Kabupaten Gunung Kidul di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah intoleran pertama di provinsi itu. Tetapi melalui jerih payah yang lama maka pada 2016 keluar kebijakan pemerintah daerah untuk memberi izin seluruh tempat ibadah yang berdiri sebelum 2006.

“Ketika Kabupaten Gunung Kidul bisa kita selesaikan maka akhir 2016 kita desak Bupati Bantul membuat Peraturan Bupati tentang perizinan bagi rumah ibadah yang berdiri sebelum 2006. Teman-teman dari pelbagai denominasi gereja bisa cek di dua kabupaten itu. Gereja-gereja di sana sudah memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Bulan ini kami mendorong di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman juga berproses pemberian izin seluruh tempat ibadah yang berdiri sebelum 2006,” kata Agnes dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) Yogyakarta, dalam peluncuran buku panduan meliput isu keberagaman 'Jurnalis Bukan Juru Ketik' pekan lalu di Jakarta.

Agnes juga bercerita bahwa dia sudah lama menjadi tim sahur Sinta Nuriyah Wahid. Pascakasus pengeboman gereja di Surabaya pada Mei 2018 itu justru menguji keberanian untuk membuat acara sahur di halaman gereja. Dia sempat menerima ancaman dari kelompok intoleran ketika bersama koalisi masyarakat sipil dan komunitas lintas iman mengerjakan acara itu.

“Bagi saya, ini pembuktian masyarakat sipil kuat atau tidak di Yogyakarta untuk menunjukkan perlawanannya. Kalau kita ditolak, kita tunduk pada mereka, kita tidak akan pernah bisa membuat acara di halaman gereja. Apalagi sahur acaranya. Buat saya ini pertaruhan dan pertarungan buat kita semua. Bagi kami, ini tantangan besar untuk membuktikan. ”

Acara sahur akhirnya diikuti 350 orang. Dengan aparat keamanan 300 orang lebih yang diterjunkan untuk menjaga acara itu.

Menurut Agnes, keberhasilan menangkal intoleransi di Yogyakarta ini tidak lepas dari upaya koalisi masyarakat sipil untuk terus mendorong peran negara dalam melakukan tugasnya. Sementara untuk menyadarkan kelompok intoleran sudah menjadi tanggung jawab negara itu sendiri.

Editor : Sotyati