Mendagri: 22 Tahun Otsus Harus Jadi Evaluasi Keberpihakan pada Penduduk Asli Papua

SORONG, SATUHARAPAN.COM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebutkan bahwa Peringatan Ke-22 Otonomi Khusus (Otsus) di Papua harus menjadi ajang evaluasi holistik sejauh mana aplikasi keberpihakan terhadap orang asli Papua dengan anggaran Otsus.

Hal ini disampaikan Mendagri saat menghadiri Peringatan Ke-22 Hari Otsus dan satu tahun hadirnya daerah otonomi baru Papua Barat Daya, hari Rabu (22/11).

Menurut Tito, peringatan hari Otsus bukan terletak pada seremonialnya tetapi lebih kepada bagaimana pemerintah daerah melakukan evaluasi secara holistik untuk melihat sejauh mana realisasi Otsus kepada keberpihakan terhadap orang asli Papua, sehingga jika terdapat kekurangan nantinya bisa menjadi acuan untuk lebih mengoptimalkan anggaran Otsus kepada kepentingan orang asli Papua.

"Ini yang penting supaya anggaran Otsus benar-benar tepat sasaran sehingga indikasi yang menjadi persoalan utama seperti kemiskinan dan kesejahteraan orang asli Papua bisa terpenuhi secara maksimal," kata Tito.

Dia menilai bahwa anggaran Otsus setiap tahun cukup besar sehingga diharapkan kepada setiap kepala daerah untuk memaksimalkan anggaran itu seefisien mungkin agar keberpihakan terhadap kepentingan orang asli Papua benar-benar terealisasi secara baik.

"Jangan sampai dana Otsus yang begitu besar namun tidak dimanfaatkan secara baik sehingga persoalan kemiskinan masih terus menjadi indikator permasalahan sampai saat ini," kata Tito Karnavian.

Ia kemudian membandingkan dengan Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Mimika. Dana Otsus-nya sangat besar kurang lebih Rp6 triliun dengan kepadatan penduduk sebanyak dua ribu jiwa, namun kenyataannya masih ada penduduk miskin.

Mendagri menilai kondisi ini terjadi karena adanya salah pada manajemen pengelolaan keuangan Otsus, kemudian ditambah dengan lemahnya sistem kepemimpinan di wilayah itu. "Kuncinya adalah pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan baik untuk mengoptimalkan dana Otsus demi kepentingan kesejahteraan orang asli Papua," kata Tito.

Karena itu, dia berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan enam kabupaten kota supaya benar-benar memaknai hari spesial Otsus Ke-22 ini sebagai ajang yang baik untuk melakukan evaluasi agar ke depan kekurangan penerapan otsus sebelumnya tidak terulang lagi dan keberpihakan kepada kepentingan orang asli Papua benar-benar terealisasi. (dengan Antara)

Editor : Sabar Subekti