Mendagri: Ahok- Djarot Sudah Ajukan Cuti

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sudah mengajukan cuti.

“Iya, sudah pak Ahok mengajukan cuti. Beliau menunggu dulu keputusan MK,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (26/9).

Menurut Tjahjo, pihaknya sudah menyiapkan pejabat sementara yaitu, pegawai eselon satu atau Sekretaris Daerah dalam hal ini Saefullah.

“Sama seperti dulu (Pilkada 2015) harus cuti keduanya. Pejabat Kemendagri yang eselon satu yang ditugaskan atau Sekda karena tingkat satu," kata dia.

Selain itu, kata Tjahjo Kumolo menghimbau kepada Kesbangpol, Pemda, dan Bawaslu untuk mendeteksi dini jangan sampai ada gerakan yang merusak Pilkada.

“Yang harus diwaspadai adalah bahaya politik uang. Itu sangat menganggu Pilkada, jadi itu harus dihabisi maka kami memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menindak siapa pun yang menggunakan politik uang,” kata dia.

Tjahjo juga meminta kepada tim sukses Pasangan Calon (Paslon) Pilkada untuk tidak memprovokosi masyarakat terkait kalah menangnya Paslon.

“Kalau kalah ya kalah secara terhormat, kalau menang, ya menang secara terhormat juga," kata dia.

‪Soal logistik Pilkada, kata Tjahjo tidak ada masalah, TNI Angkatan Laut (AL) pasti akan membantunya untuk mengangkut ke pulau-pulau terpencil.

“Mudah-mudahan ini yang Pilkada  yang diikuti 101 daerah akan lancar,” kata dia.

Menurut Tjahjo untuk rawan konflik di 101 daerah sulit diramalkan. Namun dari data Bawaslu, Intelejen, dan Kepolisian daerah yang rawan konflik adalah DKI Jakarta, Aceh, dan Papua.

“Sesuai data yang rawan konflik itu Aceh dan Papua karena banyak Pilkada tingkat II. Kalau DKI Jakarta ini barometer pasti banyak isu yang berkembang. Mudah-mudahan di DKI damai dengan pergantian Kapolda baru ini bisa mengamankan semuanya," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat kembali maju dalam Pilkada DKI 2017. Karena tidak ingin APBD bocor, Ahok pun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Pilkada.                                

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum